JAKARTA, Beritalima.com– Setelah melakukan kunjungan ke DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo bersama sembilan pimpinan MPR RI lainnya menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Dalam silaturahmi kebangsaan ini, pimpinan MPR RI bersama Surya Paloh sempat membahas wacana amandemen UUD 1945. Bahkan Surya Paloh yang disebut Bambang sebagai tokoh nasional, membahas cukup dalam amandemen UUD 1945.
“Malah Bang Surya ingin UUD 1945 tidak hanya dilakukan amandemen terbatas, melainkan sangat tergantung kepada kebutuhan kekinian,” kata politisi senior Partai Golkar tersebut kepada awak media.
Dalam pertemuan itu, lanjut wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah tersebut, Surya Paloh malah mempertanyakan apakah Pancasila masih ada, terutama Sila keempat Panca Sila yakni Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan.
Dalam mengawali pertemuan silaturahmi kebangsaan itu, Ketua MPR RI yang lebih akrab disapa Bamsoet ini menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan Kongres Partai Nasdem yang berjalan sukses, dan dengan suara bulat secara aklamasi memilih kembali Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem 2019-2024.
Kedatangan Pimpinan MPR, sebagaimana dijelaskan Bamsoet selain dalam rangka merajut dan menguatkan silaturahim yg sudah terjalin baik dengan Surya Paloh, baik sebagai Ketum Partai Nasdem maupun sebagai tokoh bangsa, juga dalam rangka menindakklanjuti rekomendasi MPR RI 2014-2019 yang telah diamanatkan kepada MPR 2019-2024, antarai lain terkait penataan sistem ketatanegaraan melalui amandemen konstitusi.
Dijelaskan, MPR sebagai rumah kebangsaan dan lembaga demokrasi serta representasi aspirasi rakyat, merasa perlu mendengar masukan-masukan dari berbagai komponen bangsa, termasuk Partai Politik dan para tokoh bangsa.
Surya Paloh menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Pimpinan MPR ke Kantor Nasdem. Pimpinan MPR periode saat ini dipandang representatif karena memiliki keterwakilan dari seluruh partai politik, sehingga memberikan harapan dan optimisme atas kinerja MPR ke depan.
Pada kesempatan itu Surya Paloh mengkritisi implementasi demokrasi di Indonesia yang dinilai mirip model free fight cenderung mengedepankan poltik praktis dan pragmatisme.
Bahkan ada semacam paradoks dalam implementasi demokrasi, antara dijadikan rujukan dengan apa yang terjadi dalam tataran realita. Kondisi ini memunculkan lahirnya pertanyaa yang relevan untuk diajukan, “Masih adakah Pancasila?”. Beberapa pemikiran Surya Paloh yang “menggelitik” untuk dikaji lebih dalam misalnya terkait kewenangan tafsir MK terhadap konstitusi; termasuk di dalamnya, misalnya tentang putusan pelaksanaan pemilu serentak.
Dalam kerangka pemikiran itu Surya Paloh menyampaikan pandangan Partai Nasdem terhadap wacana amandemen konstitusi. Menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, bahwa amandemen konstitusi semestinya dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan kekinian.
Menanggapi hal itu, Hidayat Nur Wahid menambahkan semangat musyawarah mufakat yang tidak tercermin dalam amanah Pasal 2 ayat 3. Demikian pula terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang tidak bisa dikoreksi, lalu bagaimana bila di kemudian hari ditemukan novum yang membuktikan putusan MK tidak tepat? Dalam kerangkan pemikiran tersebut, wacana untuk melakukan amandemen secara komprehensif dianggap sebagai pandangan yang cukup rasional.
Arsul Sani manambahkan, adanya pemikiran bahwa akan sulit membangun komitmen ketika diskursus tentang amandemen justru dibatasi. Ada baiknya membuka ruang pemikiran seluas-luasnya untuk menjaring aspirasi terkait amandemen konstitusi.
Pentingnya membuka ruang bagi diskursus publik tentang amandemen konstitusi ini senada dengan pemikiran Bambang Soesatyo yang menugaskan Sesjen MPR agar program Sosialiasi 4 Pilar MPR RI yang sedang digelorakan oleh MPR dapat diperkaya dengan materi dan diskursus tentang amandemen konstitusi.
Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. (akhir)
