SURABAYA, Beritalima.com |
Kekhawatiran Pramuka Jatim akan diseret ke ranah politik jika Wagub Jatim yang juga Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak terpilih menjadi ketua Kwarda sama sekali tak membuat Partai Gerindra risau.
“Pak Emil berhak menyalonkan diri, tidak perlu dihalangi! Jika terpilih, tak juga perlu dirisaukan. Bagi Partai Gerindra hal itu juga bukan ancaman,” ucap Plt Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad yang sekaligus menjabat sebagai wakil ketua DPRD provinsi Jatim.
Menurut Sadad, mobilisasi dukungan dari organisasi nonpolitik oleh Parpol hanya akan menimbulkan kerugian secara elektoral. “Banyak mudaratnya,” tandas politikus yang masih keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, tersebut.
Hal itu, lanjut Sadad, terbukti pada perhelatan Pilkada serentak 2020 kemarin. Parpol yang bergerak dengan cara memobilisasi organisasi nonpolitik, pasti ditinggal pemilih.
“Orientasi politik ke depan bukan lagi mobilisasi, tapi partisipasi. Ini zaman baru, Bung!” tegas Sadad.
“Lagi pula, Gerakan Pramuka tergolong organisasi pendidikan. Tak selayaknya organisasi pendidikan diorientasikan pada motif mobilisasi politik,” sambungnya.
Namun soal siapa yang akhirnya terpilih menggantikan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai ketua Kwarda — entah Emil Dardak atau Arum Sabil, menurut Sadad, kembalikan saja pada mekanisme AD/ART Gerakan Pramuka.
“Tentu Kwartir Cabang lebih tahu siapa yang paling layak memimpin Kwartir Daerah, karena pada dasarnya Kwartir Daerah bersifat mengkoordinir Kwartir Cabang. Siapa yang paling ideal, pasti figur yang track recordnya dalam dunia kepanduan sudah dikenal luas,” lanjutnya.
Bagaimana dengan restu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa?
“Setahu saya organisasi ini tak terkait denga jabatan ex-officio di pemerintahan,” kata Sadad.
“Restu dari kepala daerah bukan jaminan. Bisa jadi restu kepala daerah lebih sebagai dukungan moral, karena apapun ketokohan seorang kepala daerah memiliki pengaruh yang besar,” tuntasnya.(yul)
