TRENGGALEK, beritalima.com
Mendekati hari H pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, para kandidat juga semakin intensif dalam mematangkan sistem guna menggalang dukungan dari konstituen. Tak terkecuali, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek nomor urut 2 yakni Mochamad Nur Arifin dan Syah Nata Negara (Ipin-Syah).
Sebagaimana hari ini, Minggu (25/10/2020) tim pemenangan Paslon Ipin-Syah yang diwakili Fatihatur Rohmah mengunjungi para kader wilayah Kecamatan Watulimo.
Didampingi Bambang Sutopo anggota DPRD Trenggalek dari Partai PDIP, Fatihatur Rohmah pun menyapa puluhan kader di Posko Pemenangan Paslon nomor urut 2 di Desa Slawe, Kecamatan Watulimo.
“Dalam sebuah perjuangan, kami mengharapkan totalitas serta militansi dari para kader di seluruh daerah,” ungkap Fatih sapaan akrab Fatihatur Rohmah.
Menurut istri Syah Nata Negara tersebut, ketika semua unsur dan jajaran yang tergabung dalam tim sudah berkomitmen bersama maka tujuan akan mudah di raih. Sehingga, misi ataupun visi mampu diwujudkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
“Saat seluruh anggota tim sudah solid dan konsisten untuk memperjuangkan kesepakatan, rintangan apapun pasti mudah diatasi,” imbuhnya.
Ibu muda ramah yang asli dari Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan itu menyebut paslon Ipin-Syah selama ini telah terbukti dalam kepemimpinannya. Cabup Mas Ipin, pernah menjabat Wakil Bupati bahkan Bupati Trenggalek definitif hampir 5 tahun.
“Kemudian Mas Syah Nata Negara sendiri, juga pernah menjadi anggota DPRD Trenggalek, sehingga dari sisi ilmu pemerintahan keduanya sudah berpengalaman,” tandas dia.
Senada, Bambang Sutopo menegaskan, saat Trenggalek memerlukan pemimpin baru sudah selayaknya masyarakat untuk memilih pasangan yang benar-benar telah teruji. Dan semua itu ada pada Ipin-Syah, selain muda, keduanya juga visioner serta punya riwayat pengalaman dilingkar birokrasi pemerintahan.
“Ini adalah tugas bersama, militansi para kader akan diuji dalam meyakinkan para pemilih sehingga tidak salah pilih. Karena itu bisa berdampak pada kebijakan publik selama 5 tahun kedepan,” pungkas politisi PDIP ini. (her)
