JAKARTA, beritalima.com | Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 menjadi Menteri bidang perikanan dan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo konsisten menjalankan strategi dan berbagai gebrakan guna mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Menteri Edhy mengemban amanah besar untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan meningkatkan sektor perikanan budidaya.
Selama satu tahun, seluruh wilayah Indonesia yang dihampiri menteri Edhy tidak luput dari bagaimana ia mencatat setiap keluhan semua nelayan, baik di wilayah yang terdekat yakni Jakarta hingga wilayah Timur Indonesia tak luput dari perhatiannya.
Meski ditengah pandemi COVID-19, Edhy Prabowo menunjukkan capaian positif dalam kinerjanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sektor kelautan dan perikanan mampu beradaptasi dengan cepat. Melalui berbagai terobosan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dampak covid-19.
Hampir Desember 2019, KKP berhasil melakukan penyederhanaan perizinan usaha dipusat dan daerah dengan meluncurkan aplikasi SILAT(Sistem informasi izin layanan cepat), sebuah terobosan dan inovasi yang berhasil menuntaskan persoalan lamanya perizinan.
Sehingga izin yang semula membutuhkan waktu 14 hari dapat selesai dengan cepat, hanya dalam waktu 1 jam secara online. Silat telah menerbitkan, 1.824 SIUP, 4179 SIPI, dan 303 SIKPI.
Selain itu, KKP juga memberi kemudahan akses permodalan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP)dengan realisasi penyaluran BLU dan KUR guna mendukung peningkatan kesejahteraan layan dan pelaku usaha perikanan.
Realisasi KUR sektor KP per 14September 2020telah mencapai 3 Triliun rupiah. Untuk 91.781pelaku usaha, atau 100persen dari target 2020 yang ditetapkan. Estimasi capaian KUR final adalah sebesar 3,5 sampai 4 triliun rupiah.
Realisasi pencapaian pinjaman dana bergulir LPMUKP sampai dengan 30 September 2020 yakni, pencapaian Rp85.226.000.000, dengan debutir 832, dan pemanfaat sebanyak 2.950 orang.
Tak hanya itu, KKP juga mengupayakan perlindungan dan jaminan atas hak-hak awak kapal dan pekerja sector kelautan dan perikanan.
Tahun 2020, KKP memberikan 128.131 asuransi kepada awak kapal perikanan dan 23.502 perjanjian kerja laut.
“Asuransi nelayan, saya kasih jempol. Inithe best. Kalau bisa kita tingkatkan, nelayan–nelayan kita akan merasa aman karena ada asuransi. Inikalau bisa dicover lebih banyaklagi, wah ini hebat, ini saya suka banget ini,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Selain membangun komunikasi dengan nelayan, KKP terus mendorong peningkatan perikananbudidaya. Meski sempat terlambat pada awal masa pandemic covid-19 yang berpengaruh terhadapperkembangan nilai tukar budidaya ikan, dan nilai usaha pembudidaya ikan yang sempat menurun, pada akhirnya mampu mengalami peningkatan yakni pada September 2020 ini nilai tukar pembudidaya ikan mencapai 100,51 dan nilai tukarusaha pembudidaya ikan mencapai 100,66.
Kemudian, capaian pendapatan pembudidaya ikan per Juni 2020mencapai 3,29 juta rupiah per bulan.
Selain itu, KKP juga melakukan pengembangan kawasan klaster usaha pembudidaya ikan yang berkelanjutan diantaranya berfokus pada penyusunan data kawasan tambak nasional dengan membuat peta kawasan tambak di lima kabupaten terpilih yaitu, Aceh Timur, Lampung Selatan, Cianjur, Sukamara, dan Buol.
Dalam prioritas program KKP, tak luput dari pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu KKP berupaya meningkatkan standarisasi mutu dan keamanan produk perikanan, serta menghadirkan terobosan agar produk-produk dalam negeri bisa menjangkau berbagai Negara.
Salah satunya dengan layanan eksporlangsung dari Manado ke Jepang. Selain lebih efisien dalam waktu, juga terjadi efisiensi pengurangan biaya sampai 50 persen dari jalur sebelumnya.
Selain ekspor langsung dari Manado ke Jepang, KKP juga telah meluncurkan ekspor perdana dari Maluku ke Jepang dengan komunitas unggulan ikan tunasirip kuning.
Selain industry besar, UMKM bidang kelautan dan perikanan berhasil bertahan di tengah pandemic covid-19.
KKP juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Membentuk kawasan konservasi untuk mengelola sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Luas kawasan konservasi 23,9 juta hektar.
