SITUBONDO,Beritalima.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 37 kepala daerah dan pejabat dan kepala Dinas di Jawa Timur. termasuk Bupati dan sejumlah Pejabat Kabupaten Situbondo, Senin (8/07/2019).
Jubir KPK Febri Diansyah memastikan rangkaian pemeriksaan terhadap 37 penyelenggara negara akan diselenggarakan sejak tanggal 8 juni (hari ini ) hingga tanggal 12 juni 2019 di Kantor Gubernur Jawa Timur.
“Pemeriksaan harta kekayaan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” ucapnya kepada sejumlah wartawan.
Pemeriksaan tersebut menurutnya sudah sesuai dan berdasarkan UU 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Sesuai UU tersebut, semua Penyelenggara Negara berkewajiban dan bersedia untuk diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat terkait aset, asal usul aset,”Sambungnya.
Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Situbondo Ramli Arul mengatakan kepatuhan Penyelenggara negara di Provinsi Jatim dalam melaporkan Harta kekayaan masih tergolong rendah terbukti ada 2 kabupaten yang tingkat kepatuhan pejabat eksekutifnya masih tergolong sangat rendah.
“Tanpa menyebut Kabupaten mana, sebab sudah dirilis oleh KPK, bahwa ada 2 Kabupaten di Jawa Timur tingkat kepatuhannya masih rendah, Kami GMPK seperti yang diintruksikan Ketua Umum GMPK Bibit Samad Riyanto dalam memerangi korupsi menyambut baik pencocokan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat termasuk pejabat Kabupaten Situbondo,”Ucap Ramli.
Pencocokan LHNKP terhadap para penyelenggara di Jawa Timur khususnya terhadap Bupati, Sekda dan beberapa Kepala Dinas merupakan tupoksi KPK dalam pencegahan korupsi. bahkan DPD GMPK Situbondo siap bersinergi dengan jika diminta dan dibutuhkan oleh KPK terkait LHKPN.
“DPD GMPK Situbondo berharap kepada KPK untuk melanjutkan pada penindakan, jika di ketemukan ketidak cocokan antara LHKPN yang di laporkan Bupati dengan kekayaan faktual yang dimiliki Bupati, termasuk juga dengan sekda dan kepala dinasnya, perlu diingat bahwa ketua umum kami Bibit Samad Riyanto adalah Mantan wakil ketua KPK,”Imbuhnya.
Berikut jadwal pemeriksaan laporan kekayaan 37 pejabat penyelenggara di Jawa Timur.
Senin, 8 Juli 2019
1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
3. Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono
4. Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi
5. Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto
6. Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik
7. Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena
Selasa, 9 Juli 2019
1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
2. Bupati Blitar, Rijanto
3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
4. Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono
5. Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono
6. Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono
7. Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono
8. Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina
9. Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono
Rabu, 10 Juli 2019
1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
3. Bupati Jember, Faida
4. Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
5. Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah
6. Sekda Kabupaten Jember, Mirfano
7. Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria
8. Kadis PUPR Kabupate Bangkalan, Roosli Soeliharjono
9. Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh
Kamis, 11 Juli 2019
1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
4. Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto
5. Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek,
Kusprigianto
6. Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo
7. Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi
8. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo
9. Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman
Jumat, 12 Juli 2019
1. Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
2. Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko
3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono.
