MADIUN, beritalima.com- Sekda Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Ir. Tontro Pahlawanto, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sawung Rehtomo, menghadiri pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di kantor BPS setempat, Rabu 25 November 2020.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto, mengatakan, apa yang dilakukan oleh BPS, juga telah dilakukan oleh Pemkab, Imigrasi, Korem dan Pengadilan. Hal ini, sebagai bentuk komitmen Pemkab dan jajarannya yang senatiasa menerapkan instruksi Menpan RB RI.
Menurutnya, ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas. Yaitu, terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan ketiga terwujudnya peningkatan pelayanan publik.
Oleh karena itu, ia sangat mendukung dicanangkannya zona integritas oleh BPS Kabupaten Madiun sebagai suatu langkah awal dalam memperbaiki semua aspek birokrasi yang telah berjalan.
“Saya berharap, proses kedepannya dapat dilalui dengan baik oleh BPS. Sehingga sasaran Zona Integritas dapat tercapai dalam rangka turut mendukung pembangunan di Kabupaten Madiun,” harap Tontro.
Namun, lanjutnya, untuk mewujudkan semua itu tidak mudah. Karena dibutuhkan komitmen dari semua aparat BPS mulai tingkat staf hingga level pimpinan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Madiun, Hartono, mengatakan, reformasi birokrasi di badan yang dipimpinnya telah dilakukan dengan meraih sejumlah prestasi.
“Diantaranya nilai B untuk nilai implementasi SAKIP tahun 2019, dan konsistensi LPJ bendahara dalam pengelolaan APBN semester 1 TA 2019. Selain itu, syarat menuju Pembangunan Zona Integritas seperti WTP dalam laporan keuangan, dan nilai implementasi SAKIP dengan nilai minimal C juga telah terpenuhi,” terangnya. (Dibyo).
Ket. Foto: Ir. Tontro Pahlawanto (atas), Sawung Rehtomo (kanan bawah).
