SURABAYA, beritalima.com – Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM meminta program Bantuan SosialBeras Sejahtera/Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT sampai ketangan masyarakat secara utuh dan tidak dipotong. Hal ini dikarenakan pelaksanaanrastra dan BPNT pada tahun ini berjalan secara paralel/dual system.“Rastra dan BPNT satu kesatuan dan tidak ada uang tebusnya jadi gratis tinggalambil,” kata Sukardi, sapaan lekatnya saat membuka Rakor Launching dan SosialisasiProgram Bansos Rastra dan BPNT Provinsi Jatim TA 2018 di Hotel WyndhamSurabaya, Kamis (15/2).Sukardi mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas, program rastra diubah daripola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Bansos pangan ini disalurkan dalambentuk natura (beras) atau non tunai.”Bansos rastra ini berupa beras berkualitas medium yang diberikan kepadaKeluarga Penerima Manfaat/KPM sejumlah 10 kg setiap bulan tanpa biaya tebus,kemudian BPNT ini nantinya dibelikan seperti telur dll,” katanya.Terhadap penyaluran rastra dan BPNT ini, Sukardi meminta kepada tim didaerah untuk terus melakukan sosialisasi hingga tingkat kepala desa untuk jangan adalagi potongan. Termasuk jangan ada lagi kasus membagi dua bantuan dikarenakan adamasyarakat yang belum dapat.”InsyaAllah kasus dibagi dua ini tidak akan terjadi lagi mengingat sekarangjumlah rastra dan BPNT benar-benar didata secara rinci dan jumlahnya jugadilebihkan,” kataya.Menurutnya, realisasi penyaluran bansos rastra Provinsi Jatim per 31 Januari2018 baru mencapai 14.496.280 kg atau 52,96 persen dari pagu Januari sebesar27.371.000 kg. “Jumlah ini tergolong masih rendah, untuk itu rakor hari ini sengaja dilakukanuntuk mempertemukan semua komponen untuk saling diskusi dan mencari solusibersama terkait problem rastra dan BPNT di Jatim,” jelasnya.Ditambahkannya, angka kemiskinan di Jatim terus menurun. Tercatat hinggaSeptember 2017 jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4.405,27 ribu orang atau11,20 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 4.617,01ribu orang atau 11,77 persen. “Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Jatim turunsebanyak 211.740 jiwa,” katanya.Peran komoditi makanan terhadap tingkat kemiskinan ini jauh lebih besardibanding komoditi lain yakni 73,96 persen. Sedangkan peran komoditi lain sepertiperumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan sebesar 26,04 persen. Untuk itu, lanjutnya, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan harusdilakukan secara kontinyu, terpadu dan simultan. Hal ini menjadi upaya seriuspemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan danperlindungan sosial berbasis keluarga.Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Deputi Bidang KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, DirjenPenanganan Fakir Miskin Kemensos, dan Urusan Pemerkntahan Daerah Kemendagri.Juga, Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Kepala Sub Divre Bulog se-Jatim, serta timkoordinasi bansos pangan kab/kota se-Jatim. (rr).
