JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya organisasi pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang mendasar. Karena Indonesia akan menyongsong era disrupsi percepatan teknologi, perubahan global, termasuk menghadapi ancaman perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, saat membacakan naskah pidato LaNyalla dalam Launching Logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital dan Pencanangan Core Values Berakhlak serta Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” di lingkungan Setjen DPD RI, di Jakarta, Selasa (14/12/2021).
“Birokrasi di Indonesia terpasung kreativitasnya karena prosedur ketat yang kadangkala merupakan produknya sendiri,” katanya.
Sistem kerja selama ini, lanjut Nono, membuat birokrat sulit mencari waktu untuk mengerjakan hal-hal yang kreatif. Hal-hal yang sebenarnya berpotensi menyelesaikan banyak persoalan.
“Apalagi jika parameter kerja masih diukur berdasarkan ukuran proses. Bukan output hasil akhir atau dampak yang dihasilkan,” tukasnya.
Menurutnya, birokrat di Indonesia sangat produktif dalam kepadatan aktivitas harian dan terjebak dalam kedisiplinan semu proses birokrasi.
“Birokrat kita disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur dan membuat prosedur baru. Atau harus membuat laporan ratusan halaman untuk memenuhi sebuah prosedur,” paparnya.
Di situlah, lanjut Nono, yang perlu diubah ke depan. Kerja birokrat masa depan di tengah era dis-rupsi percepatan teknologi dan perubahan global, harus lebih kreatif, efektif dan efisien.
Menurutnya, kalau pekerjaan bisa diselesaikan 4 jam, mengapa harus 8 jam? Kalau bisa dikerjakan satu orang, mengapa harus 3 orang? Kalau bisa dikerjakan di rumah, mengapa harus di kantor? Kalau rapat bisa dilakukan virtual mengapa harus bertemu fisik?
“Inilah momentum bagi kita semua. Terutama organisasi pemerintahan, untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mendasar,” katanya.
Apalagi pemerintah telah menyusun roadmap untuk menuju Indonesia 2045, dengan 4 pokok pembangunan prioritas. Yakni pembangunan manusia serta penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan di luar Jawa dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
“Tata kelola pemerintahan salah satunya dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi. Ini sejalan dengan era dis-rupsi dimana kita dipaksa melakukan inovasi dan adaptasi,” papar Nono.
Dilanjutkannya, adaptasi selalu ditandai dengan perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan Re-positioning. Dan Re-positioning mutlak membutuhkan Diferensiasi.
“Lazimnya proses diferensiasi dilakukan melalui momentum Re-branding dan penegasan positioning statement,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Nono mengapresiasi Kesetjenan DPD RI yang bertekad melakukan reposisi, melalui diferensiasi dengan momentum peluncuran logo baru Kesetjenan DPD RI serta positioning statement melalui core value.
“Kita semua berharap Sekretariat Jenderal DPD RI bertransformasi menjadi organisasi modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dalam mendukung kinerja DPD RI,” jelasnya.
Kesetjenan DPD RI sendiri meluncurkan positioning statement yang disingkat dengan kata Ber-AKHLAK. Merupakan kepanjangan dari; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Positioning statement itu diharapkan menjadi spirit dari semua aparatur birokrasi di Kesetjenan DPD RI untuk menjadi pribadi-pribadi yang “Bangga Melayani Bangsa”.
“Semoga apa yang diupayakan dapat menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan bersama manfaatnya. Saya atas nama seluruh Pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core value serta employer branding kesekjenan DPD RI,” ucapnya.
Selain Nono Sampono, hadir juga dalam acara tersebut beberapa senator antara lain Bustami Zainudin (Lampung), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Sukiryanto (Kalimantan Barat), Bambang Sutrisno (Jawa Tengah), Leonardy Harmainy (Sumatera Barat) dan Ahmad Kanedi (Bengkulu).(ar)
