KEPULAUAN SULA,beritaLima,com- Seiring rentetan penghargaan dan prestasi yang diraih Pemda Kepulauan Sula, serangan terbuka’ berupa cacian bahkan fitnah terutama di media sosial kepada Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes semakin intensif.
Seperti sebuah ‘operasi’, cacian dan fitnah terhadap Hendrata bercorak dan berita sama yaitu mendegradasi berbagai capaian yang diraih Jakarta dan berbagai program pembangunan yang mulai dirasakan warga Kepulauan Sula (Kepsul)
Fenomena serangan terhadap Hendrata ini juga menjadi perhatian Tim Pemantau di lapangan dan sekaligus sebagai tim kompanye, Salman S.Naipon kepada beritaLima, com, Selasa (22/09/20)
Menurut, Tim Pematau sekaligus tim kompanye, Salman, intensitas serangan terhadap Hendrata biasanya meningkat di saat – saat Bupati Kepulauan Sula ini membuat terobosan baru atau saat Pemda mendapat prestasi atau capaian.
“Amatan saya, semakin sering Pemda Kepulauan Sula membuat terobosan atau mendapat apresiasi, serangan akan semakin intensif,” tukas Salman.
Sebenarnya, lanjut Salman, jika isu yang jadi terima kritikan atau ajang cacian kepada Hendrata Thes substanstif, tidak masalah. Namun, sering sekali yang jadi ‘peluru’ hal -hal tidak penting.
“Sudah tidak penting dilebarkan kemana – mana yang mengarah kepada serangan personal dan pembunuhan karakter serta dikait -kaitkan dengan isu SARA,” ujar
Salman, menyontohkan soal penganugerahan Kepala Daerah dan BUMD terbaik 2019 di Hotel Shangrila Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 lalu serta menerima piagam penghargaan atas prestasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di bawah kepimpinan Hendrata Thes berhasil meraih penghargaan terbaik kedua Kabupaten dengan katagori indeks sosial bersama dengan Kota Solo, Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Hendrata.
Pemberian penghargaan ini berdasarkan kajian berupa pengukuran terhadap daerah yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia,” katanya.
Salman menyayangkan, kalau terminologi Tiongkok saja mereka tidak paham bagaimana mau menjadi pengkritik yang cerdas. “Jika paradigma berpikir mereka terus seperti ini, bisa gawat negeri ini,” paparnya
Di negara demokrasi, lanjut Salman, konsekuensi menjadi seorang pemimpin adalah harus siap dikritik, dihujat, dicaci, bahkan difitnah. Rentetan prestasi tidak akan menjamin seorang pemimpin mendapat pujian apalagi pengakuan, manah mungkin semakin berprestasi, serangan akan semakin menjadi.”Ini karena, di era kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah membalikkan fakta.
Ada pemimpin yang biasa – biasa saja, tetapi karena dukungan publikasi ditampilkan seperti dewa tanpa cela,” kata Salman.
Demikian juga sebaliknya, ada pemimpin berprestasi dan hasil kerjanya dirasakan rakyat, tetapi dibonsai menjadi tidak bisa apa -apa karena prestasinya ditutupi oleh isu-isu tidak substansi yang dihembuskan dengan masif dan rapi, ” tutup Salman [DN]
