Jakarta, 21 November 2019 (Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard).— Setelah beberapa waktu lalu mengundang perwakilan mitra maritim wilayah otoritas Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau, kali ini Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) mengundang perwakilan mitra maritim di otoritas Pusat untuk mengharmonisasikan draft Strategi Pengamanan Laut Natuna Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Mabes Bakamla RI/IDNCG, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Kasubdit Harmonisasi Strategi Kamla Kolonel Bakamla Andy Kirnanda W, S.H., M.H. dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini selain untuk penguatan strategi keamanan laut melalui pengaturan bersama berwujud Peraturan Nasional, juga untuk menyempurnakan rancangan draft strategi pengamanan Laut Natuna Utara yang akan segera difinalisasi.
Seminar Nasional bertema “Sinergitas Pengelolaan Keamanan Laut di Wilayah Yurisdiksi Indonesia : Laut Natuna Utara” ini mengundang tiga orang narasumber yaitu Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda Rus Nurhadi Sutedjo, Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim dan Investasi RI Basilio Dias Araujo, dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad R. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. Seminarpun dipandu dengan apik oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku moderator.
Marsekal Muda dengan 14 tanda kehormatan itupun mengulas secara mendalam tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengamanan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dipaparkannya tentang posisi Indonesia sebagai strategic junction pelayaran internasional, strategic fishing ground, strategic potential business dan strategic key partner bagi negara-negara besar, serta posisi kelembagaan Bakamla RI/IDNCG yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam.
Menurutnya ada beberapa permasalahan di sektor kelautan seperti peraturan yang belum jelas dan tumpang tindih, pencemaran dan kerusakan laut, lemahnya pengawasan, ditambah dengan sistem data informasi yang belum terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan peran setiap lembaga, baik aktor negara maupun aktor non negara untuk melakukan fungsinya masing-masing. Lebih lanjut disarankannya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga (K/L), mengembangkan kapasitas lembaga maritim, mengintegrasikan sistem informasi K/L, mengembangkan pengetahuan dan teknologi keamanan laut serta meningkatkan sinergitas antar K/L.
Kegiatan dilanjutkan okeh narasumber kedua, yaitu Basilio Dias Araujo. Dalam kesempatan ini, Basilio membawakan materi terkait Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Guna Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya dan Ekonomi di Wilayah Laut Natuna Utara. Menurutnya, Natuna dapat dijadikan sebagai supply base untuk Laut Natuna Utara. Untuk itu perlu memperkuat nelayan sebagai penjaga kedaulatan, memperkuat infrastruktur Pelabuhan di Selat Lampa, meningkatkan frekuensi kapal barang dan penumpang, dan memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung kegiatan masyarakat di Laut Natuna Utara.
Pembahasan Laut Natuna Utara yang mengundang puluhan perwakilan mitra maritim ini juga melibatkan akademisi, dengan membawakan perspektif hukum internasional terhadap sinergi pengelolaan keamanan Laut Natuna Utara. Diberikannya rekomendasi untuk pengelolaan Laut Natuna Utara dari aspek umum, kelembagaan, ruang lingkup dan penegakan hukum.
Seminar ditutup dengan sambutan penutupan Kepala Bakamla RI yang dibacakan oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Kamla Laksda Bakamla Hariadi, S.H. Ditegaskan kembali bahwa draft Strategi Pengamanan Laut Natuna Utara yang akan segera difinalisasi ini akan disampaikan pada Kementerian Koordinator yang sedang menyusun suatu rancangan peraturan pelaksanaan penegakan hukum di Laut Natuna Utara. Harapannya, kegiatan ini menjadi salah satu media untuk menyinergikan antar K/L dalam pengamanan Laut Natuna Utara. Disampaikannya pula bahwa sasaran strategi ini adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelautan dan stabilitas keamanan di Unresolved Maritime Boundary Area melalui penguatan diplomasi maritim dan pendekatan smart power. “Adapun saran dan masukan selama diskusi berlangsung digunakan untuk menyempurnakan draft Strategi Pengamanan Laut Natuna Utara oleh tim perumus dengan K/L terkait”, pungkas Laksamana bintang dua tersebut.
