JAKARTA, beritalima.com – Rendahnya program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa tahun 2015 berkisar 2.59 %, membuktikan orientasi master plan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.
“Ini terjadi saban tahun dan terjadi di seluruh desa di Indonesia tanpa ada evaluasi dari pemerintah” demikian hal itu dijelaskan Fachrul Razi, Senator asal Provinsi Aceh, dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa PDTT, Selasa (13/9/2016) di Jakarta.
Lebih lanjut ditegaskan Fachrul Razi, terhadap penggunaan dana desa menurut data Kemendes dan Kemendes PDTT tahun 2015, diantaranya adalah pertama terbanyak fokus untuk bidang pembangunan infrastruktur 89.44% yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sanitasi. Kedua sebanyak 5,4 % Dana Desa digunakan untuk melaksanakan untuk musyawarah desa, pembuatan batas desa dan pembuatan tata ruang desa.
Ketiga sebanyak 2.59 % Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan ketrampilan, usaha kreatif, kewirausahaan dan pemasaran. Keempat sebanyak 2.57 % dialokasikan untuk pembinaan masyarakat meliputi pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan lembaga adat dan ketentraman dan ketertiban.
Lebih jauh keinginan Komite I DPD RI betolak belakang dengan keputusan Presiden yang harus dipatuhi oleh Kemendes, keputusan tersebut dimana Dana Desa 2016 harus difokuskan pada infrastruktur dan padat karya seperti jalan, irigasi dan fasilitas air bersih.
Tapi menurut Senator adal Aceh, keterbatasan patokan Dana Desa hanya untuk infrastruktur memunculkan sedikit keresahan di masyarakat karena setiap desa mengusulkan kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak fokus pada infrastruktur, ini juga harus dilihat oleh pemerintah bahwa prinsip bottom up itu dasar.
Sedangkan Dana Desa tahun 2016, Senator Fachrul Razi berharap prioritas program pemberdayaan harus ditingkatkan, untuk daerah atau desa yang masih tertinggal prioritas infrastruktur memang harus menjadi agenda utama, tetapi untuk desa yang sudah maju infrastrukturnya baik maka Dana Desa harus difokuskan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
“Kepala desa harus jeli dalam melihat persoalan di desanya, apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, kalau ada desa yang ingin maju maka masyarakat harus mempunyai kepala desa yang punya visi dan misi pembangunan,” imbuhnya. dedy mulyadi.
