Diakui aanggota DPD RI, bahwa pemerintah selalu menyamakan uniform padahal tidak semua sehingga harus melihat pembangunan desa, pertama harus botton up, yang kedua harus mengklusterkan. Namun dijelaskan Muhammad Mawardi, Kementerian Desa harus memotret cluster yang infrastrukturnya minim, skillnya minim, dan kreasi ekonomi inovatifnya minim.
Yang kedua, infrastrukturnya sudah bagus tapi skillnya yang kurang, ditambah kreatifitas ekonominya kurang. Ia pun menyatakan tidak bisa sama seperti yang dikatakan Menteri, bahwa infrastrukturnya bagus, skillnya bagus, dan kreatrifitas ekonomi bagus. Mengingat masukan-masukan kepala desa yang dibawah ke Senayan terhadap program yang sudah digariskan keputusan. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi harusnya fleksibel.
“Tidak bisa kita memaksakan semua infrastruktur. Saya lihat disini hampir 90% infrastruktur, pemerintahan desa 5,4%, pemberdayaan masyarakat hanya 2,5%. Saya berharap kepada pa Menteri dapat membuat suatu cluster, sehingga temen-temen yang infrastrukturnya sudah bagus diberikan keleluasaan untuk membangun ekonomi kerakyatannya seperti mau bangun peternakan dan pertanian,” harap Mawardi dihadapan Mendes, PDT dan Transmigrasi.
Ia pun menegaskan, yang sudah maju harus diteruskan untuk program kreatrifitas ekonomi sektoral. Yang kedua disampaikan Senator asal Kalteng, bahwa desa adalah tanggung jawab Menteri, mengingat banyak pemerintah daerah kabupaten kota tidak mematuhi undang-undang desa yang telah mengalokasikan anggaran 10% dari DAU untuk ADD.
“Saya berharap apa yang ada di UU desa akan memberikan sanksi tegas pa Menteri kalau mau maju desa. Karena konstitusi kita sudah menggariskan itu. Jadi kalau ini tidak dilaksanakan, kalau saya kita strip untuk memberikan peringatan kepada mereka (kepala daerah-red),” tandasnya..
Disampaikan Mawardi, adanya pemotongan DAU dan ADD, ia menyatakan harus dilihat lebih dulu. Apakah benar sudah 10%, kalau belum justru seharusnya Menteri menambahkan bukan memotong. Hal inilah yang dimaksud keresahan kepala desa yang nitip disampaikan ke Menteri Dersa melalui Sernator Kalteng.
Hal lain dikatakan Mawardi, bahwa pembangunan harus berkelanjutan, mengingat di Kalteng pernah terjadi penebasan hutan seluas 1 juta hekltar pada zaman Soeharto untuk daerah pertanian termasuk membuat kanal-kanal. Uang triliunan rupiah sudah digelontorkan tapi akhirnya terlantar karena sudah banyak transmigrasi yang ada di sana. Untungnya pada zaman Megawati, diberikan keleluasaan, agar tanah yang ada disitu dapat dikerjasamakan dengan investor hingga ditanami kelapa sawit.
“Dengan bu Sari di lapangan bangun KTM, meresmikan pabrik beras 1 miliar lebih, bangun pupuk organik kemudian terbengkalai. Saya berharap dapat menuntaskan masalah itu, apalagi bicara sentra ekonomi, saya minta dilanjutkan,” terangnya. dedy mulyadi
