Serap Aspirasi di Kupang, Hetifah: PNFI Merupakan Penggerak Ekonomi Masyarakat

oleh -106 views

JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengamini pentingnya pendidikan masyarakat, jumlah tenaga pendidik atau guru serta kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa itu.

“Kami bakal mendorong itu semua tidak hanya untuk guru pendidikan formal saja tetapi juga informal. Karena realitanya di masyarakat, porsi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) tersebut cukup besar serta menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas,” kata Hetifah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 itu ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kantor Walikota Kupang, akhir pekan ini. Rombongan Komisi X DPR RI diterima Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man. Turut hadir Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan NTT, Mery Mesah.


Lebih lanjut Hetifah mengatakan, pihaknya beserta anggota Komisi X lainnya bakal terus mendorong Kemendikbud untuk mengarusutamakan pendidikan nonformal dan informal.

Karena, PNFI ini yang menggerakkan ekonomi kita secara cepat, karena bentuknya rata-rata keterampilan dan bisa langsung menghasilkan suatu karya.
“Jika Kemendikbud ingin melakukan perampingan untuk efisiensi boleh, namun jangan sampai fungsinya jadi hilang. Di rapat selanjutnya dengan Mendikbud minggu depan kita akan lihat bagaimana konsep Mas Menteri tentang PNFI ini dan terus kita kawal.” kata Hetifah.

Kunker Spesifik itu dilaksanakan dalam rangka memantau pelaksanaan Pendidikan Nonformal dan Informal di daerah.

Hermanus mengapresiasi kunjungan dari komisi X ini. Dia menekankan pentingnya pendidikan masyarakat, jumlah guru dan kesejahteraan mereka.
“Para Guru bertugas mempersiapkan kesejahteraan orang banyak, tetapi kesejahteraan mereka tidak jelas. Kesejahteraan mereka harus diutamakan,” ujar Hermanus.

Mery Mewah menjelaskan, setidaknya ada dua alasan mengapa pendidikan masyarakat tetap penting untuk menjadi perhatian pemerintah. “Pertama, kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia cukup tinggi. Kedua, angka partisipasi pendidikan tinggi hanya 30 persen. Disinilah pendidikan masyarakat menjadi penyeimbang yang mengisi kekosongan tersebut,” demikian Mery Mewah. (akhir)