SIDOARJO, Beritalima.com |
Penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap III tahun 2021 yang dilaksanakan oleh semua anggota DPRD provinsi Jatim, berlangsung dari tanggal 29 Oktober hingga 5 November. H Achmad Amir Aslichin SH, B.PD, B.PC melakukan jaring aspirasi masyarakat tersebut di Balai Desa Bendotretek Prambon Sidoarjo. Acara yang berlangsung cukup seru dan meriah ini dihadiri lebih dari 50 orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
Anggota fraksi PKB DPRD provinsi Jatim yang akrab disapa mas Iin ini memaparkan kinerjanya selama menjadi wakil rakyat. Sebagian besar masyarakat Mengeluhkan masalah yang terkait tidak adanya sekolah SMAN-SMKN di wilayah kecamatan Prambon.
Disamping itu, mas Iin juga disambati masalah pupuk dan hama tikus di sektor pertanian. Bahkan ada juga yang sambatan tidak adanya kesempatan untuk pekerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Terutama karena pabrik-pabrik gula yang ada di wilayah tersebut pada tutup.
“Bidang pertanian mengeluhkan masalah harga pupuk yang mahal dan langkah. Saya melihat banyak Petani yang sangat menderita dengan masalah yang sudah menahun belum mendapatkan solusi ini.
Kelompok tani disini minta masalah pupuk diprioritaskan. Tanpa adanya pupuk, Panen padinya “bosok”. Disamping itu, mereka juga mengeluhkan masalah hama tikus yang merusak hasil panen. Menjelang dipanen, padinya ilang, rusak, sehingga petani mengalami kerugian,” terang mas Iin.
Mas Iin mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat masukan dari salah seorang warga yang terkait masalah pupuk, warga tersebut mengusulkan agar pemerintah melakukan koordinasikan dengan pangdam untuk mengawasi distribusi pupuk. Pangdam akan mengawal agar pupuk bisa didistribusikan ke petani dengan aman.
“Masalah pupuk ini sudah menjadi PR para legislatif. Saya pikir hal tersebut membutuhkan ketegasan dari kementerian pertanian yang ada di pusat. Dan juga kementerian-kementerian yang terkait itu mesti sepakat dan bersatu-padu untuk menyelesaikan masalah yang ada di bawah. Mulai harga pupuk, harga gabah dan juga penunjang-penunjang teknologi pertanian, sehingga biaya produksi itu bisa berkurang. Soalnya kan harga tenaga dan biaya SDM nya juga meningkat. Kita mesti “mengimpor” tenaga kerja pertanian dari daerah lain. Dan harga SDM tersebut terbilang sangat mahal. Otomatis berpengaruh terhadap pengeluaran petani,” sambung Anggota komisi B ini.
Mas Iin juga menyinggung jika masalah pupuk tidak bisa teratasi, tentu menimbulkan dilema bagi para petani. Yang harus digarisbawahi, bangsa Indonesia masih mengkonsumsi beras sebagai makanan utama masyarakat. Jika kemudian para petani tidak mau menanam padi, karena terus menerus mengalami kerugian, bagaimana kelanjutan pangan kita?
“Sebenarnya anggaran untuk membangun sekolah SMAN-SMKN di Prambon sudah ada sebesar Rp 30 miliar. Hanya karena ada kisruh terkait dengan kepentingan masing-masing dari beberapa parpol, akhirnya anggaran tersebut di gunakan untuk penanganan covid-19. Kalau program penambahan sekolah SMAN SMKN, belum bisa dilaksanakan tahun ini. Karena anggaran APBD masih difokuskan untuk penanganan covid-19 dan recofusing pemulihan ekonomi. Mungkin 1-2 tahun lagi program tersebut bisa terlaksana,” lanjutnya.(Yul)
