JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet mengkritisi lambatnya penyerapan anggaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Hal tersebut terlihat, kata wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat (Kabupaten dan Kota Sukabumi) dari data awal kuartal III/2021 serapan anggaran KLHK hanya Rp 2,75 triliun atau 30 persen dari total alokasi anggaran KLHK. BRGM malah lebih parah lagi, serapan anggaran badan tersebut baru sekitar 8,65 persen.
“Lambannya penyerapan anggaran merupakan langkah mundur dari para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju (KIM),” ungkap Slamet dalam keterangan pers yang diterima awak media, Jumat (25/6) petang.
Padahal, lanjut dokter hewan lulusan Universitas Udayana Denpasar, Bali tersebut, masyarakat menunggu langkah-langkah konkret para pembantu Jokowi di kabinet.
“Sebagai wakil rakyat, kami meminta KLHK mempercepat realisasi anggaran, utamanya adalah anggaran berbasis kegiatan masyarakat serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha ekonomi produktif,” ujar Slamet kepada Kementerian dan BRGM di gedung DPR RI, Jakarta. Rabu, (23/6/2021).
Slamet juga meminta KLHK agar mendorong anggaran untuk sektor berbasis masyarakat dengan mencapai Rp.482 miliar dapat dipercepat realisasinya, sehingga dapat membantu menumbuhkan perekonomian. Seluruh anggota Komisi IV DPR RI juga diharapkan dapat berkolaborasi untuk dapat mengimplementasikannya sepertinya halnya program Kebun Bibit Rakyat dan Bang Pesona.
Slamet memberikan catatan, usulan penambahan anggaran KLHK sangat besar, bahkan meningkat sekitar 83 persen dari pagu indikatif yang telah di tetapkan Pemerintah yaitu Rp. 7,1 triliun.
“Prinsipnya, kami mendukung adanya peningkatan anggaran. Namun, harus lebih banyak di fokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak sosial besar seperti perhutanan sosial, penanganan limbah serta restorasi gambut-mangrove,” demikian drh Slamet. (akhir)
