Oleh:
Rudi S Kamri
Namanya Saefullah panggilannya Ipul. Mungkin hanya seorang Ipul pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi yang berani menyalahkan Keputusan Presiden (Kepres). Semua itu dia lakukan hanya untuk membela kebodohan Gubernurnya Anies Baswedan (ABas). Si Ipul ini benar-benar seorang penjilat tulen.
Kejadian ini membuat semua orang heran dan geleng-geleng kepala. Karena bukan tugas Sekda untuk menafsir dan berkomentar negatif tentang sebuah produk peraturan di atasnya seperti Kepres. Tugas Sekda sebagai bawahan adalah melaksanakan Kepres.
Kasus penebangan brutal 190 pohon mahoni di Monas yang berdasarkan Kepres Nomor 25 Tahun 1995 harus izin dan persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara malah dibela Si Ipul dengan justru menyalahkan Kepres yang katanya membingungkan. Sejatinya bukan Kepresnya yang membingungkan tapi karena kebodohan dan keteledoran Si ABas sebagai Gubernur dan Si Ipul sebagai Sekda DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Untuk itu dapat diduga keras manusia yang harus bertanggungjawab dan paling bersalah yang menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan Monas adalah Duo ABas dan Si Ipul ini. Dua orang ini yang harus diberi sanksi keras karena merusak lingkungan dan menabrak aturan yang tertuang dalam Kepres. Duo ABas dan Ipul ini adalah biang kekisruhan kasus revitalisasi Monas yang berujung pada penggundulan kawasan Monas.
Si Ipul menjabat Sekda DKI Jakarta mulai 11 Juli 2014. Seharusnya dia masa tugasnya berakhir tahun lalu 2019, tapi diperpanjang ABas hingga lima tahun berikutnya. Jadi tidak heran Si Ipul begitu hutang budi dan mengabdi total kepada ABas. Sesalah apapun keputusan ABas, Si Ipul akan tetap membela mati-matian dengan segala cara. Sehingga saya menduga Si Ipul ini penganut Anies-isme.
Perlu diketahui publik bahwa salah satu tugas Sekda adalah bertanggungjawab melakukan koordinasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Jadi dalam kasus pengajuan RAPBD DKI Jakarta gila-gilaan yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu seperti anggaran pembelian lem Aica Aibon Rp 82,8 Miliar, pembelian pulpen Rp 123 Miliar dan lain-lain, salah satu orang yang paling bertanggungjawab adalah Si Ipul selalu Sekda DKI Jakarta.
Duet maut ABas dan Ipul ini membuat Jakarta semakin hari semakin ambyarrr. Kekurangajaran si Ipul dalam menantang Kepres ini karena dia mencontoh kelakuan buruk junjungannya yang kerap membangun narasi melawan Pemerintah Pusat. Dan anehnya Pemerintah Pusat cq Menteri Dalam Negeri juga cuek bey-beh. Membiarkan semua kekurangajaran ini terjadi tanpa berani memberi sanksi. Jadinya Pejabat Daerah jadi ngelunjak seperti yang ditunjukkan Si Ipul dalam kasus revitalisasi Monas.
.
Ke depan, seyogyanya Pemerintah Pusat harus lebih berani tegas bertindak. Jangan biarkan Pejabat Daerah leluasa merongrong kewibawaan Pemerintah. Jangan biarkan kerusakan keburu terjadi baru bertindak seperti petugas pemadam kebakaran. Kasus penggundulan Monas salah satu contoh. Padahal lokasinya pas di depan mata kantor Mensesneg. Mengapa dibiarkan gundul, kemudian heboh di media dan medsos baru ribut bertindak. Duuh…..
Ketidaktegasan Pemerintah Pusat akan membuat Pejabat Daerah seperti ABas dan Si Ipul ngelunjak dan bersikap laku lajak (over acting).
Ipul Ipul…sok belagu kayak Bossmu loe !
Salam SATU Indonesia
31012020
