SURABAYA – beritalima.com, Puluhan aktivis Anti Korupsi di kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. Mereka terus mengawal persidangan kasus korupsi pemotongan insentif pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dengan terdakwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupeten (Sekda Pemkab) Gresik non aktif, Andhy Hendro Wijaya (AHW). Jum’at (17/1/2020).
Para penggiat anti korupsi membentangkan spanduk serta poster yang berisi aneka tuntutan. Di antaranya bertulisan ‘Hukum Mati Koruptor’ dan ‘Wujudkan Pemkab Gresik Yang Bersih Dari Praktik Korupsi’.
Unjuk rasa itu diikuti gabungan organisasi anti korupsi Forkot, Genpatra, Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan, Persatuan Arek Lumpur, Ultras Gresik dan beberapa elemen lain.
Mereka melakukan orasi yang menyoroti kebijakan Bupati Gresik yang tidak mencopot AHW sebagai Sekda Gresik. Masa menilai tindakan pembiaran yang dilakukan Bupati Gresik sebagai
penghinaan terhadap rakyat dan undang-undang.
“Kita merindukan kehadiran seorang pemimpin, kita tidak butuh seorang penguasa. AHW punya kemaluan tapi tidak punya rasa malu,” teriak soerang pengunjuk rasa berbaju kuning dari Ultras Gresik.
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan dalam aksi ini pihaknya menyuarakan empat poin tuntutan, yakni 1. Mendesak DPRD Gresik agar memanggil Bupati Gresik guna menonaktifkan Sekda Gresik kerana sudah berstatus terdakwa.
2. Mendesak DPRD Gresik membentuk pansus anti korupsi guna mengawal permasalahan korupsi di Kabuten Gresim yang di Peti-Eskan.
3. Usut Tuntas OTT di Inspektorat Gresik Yang Sampai Saat Ini Belum Ada Tersangkanya.
4.Usut tuntas korupsi di Dinkes Gresik, karena tidak mungkin korupsi berdiri sendiri.
“Dulu kotaku kota santri, sekarang menjadi kota korupsi. Hanya di Gresik pejabat korupsi masih aktif. Negara tidak mampu mengembalikan harga diri kotaku. Menghianati kebenaran sama dengan menghianati Tuhan. Salam Genpatra,” teriak salah satu pengunjung rasa perempuan.
Diakhir unjuk rasa, orator dari Forkot mengatakan, bahwa elemen-elemen ini akan kembali turun jalan lagi dengan massa yang lebih banyak jika tuntutannya Pengadilan Tipikor Surabaya tidak menghukum AHW seberat-beratnya tidak dikabulkan.
“Kita tidak bisa sendiri kawan-kawan, hari ini ada 7 aliansi anti korupsi, dan akan ada lagi 12 aliansi yang akan menyusul,” pungkas salah seorang pengunjuk rasa. (Han)
