JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi kunjungan kerja (Kunker) pimpinan DPD RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan bersilaturahmi ke Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X akhir pekan ini.
LaNyalla hadir bersama sejumlah senator antara lain Fachrul Razi (Ketua Komite I), Prof Dr Sylviana Murni (Ketua Komite III), Bustami Zainuddin (Wakil Ketua Komite II), Evi Apita Maya (Wakil Ketua Komite III), Bambang Sutrisno (Ketua BAP) dan Bambang Santoso (Senator Bali). KGPAA Paku Alam X ditemani jajaran Forkopimda Pemprov DIY.
Dalam silaturahmi dibalut jamuan makan malam di Bale Kenyo, Komplek Kepatihan yang merupakan kantor Gubernur DIY, LaNyalla berbicara mengenai ragam potensi budaya Yogyakarta sebagai kekayaan daerah, mulai dari cagar budaya, kearifan lokal, nilai-nilai luhur, karya seni, sistem sosial hingga perilaku sosial di masyarakat.
“Yogyakarta hampir sama dengan Bali, mengandalkan fiskal serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata, berdampingan dengan potensi ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selain pertanian dan dunia pendidikan,” tutur LaNyalla.
Meski begitu, LaNyalla menyadari sektor pariwisata sangat terdampak pandemi. Kedatangan dan keramaian dibatasi. Padahal sektor pariwisata hidup dengan mengandalkan kedatangan orang. “Tentu situasi ini langsung membuat terpuruk sektor pariwisata dan sektor ikutannya seperti UMKM. Hal serupa juga dialami Provinsi Bali.”
Karena itu, LaNyalla mendukung DIY kembali menggerakkan pariwisata yang menjadi andalan kota Gudeg itu. Dia meminta Pemprov DIY bersama Pemkab dan Pemkot setempat mengambil langkah agar pariwisata bisa kembali bangkit, tapi tetap memperhatikan kesehatan masyarakat.
“Adaptasi dan kebiasaan baru menjadi syarat wajib yang harus mulai diterapkan di sektor tersebut. Tentu ini tugas yang berat bagi aparat Pemerintah Daerah, terutama untuk menjaga konsistensi pengawasan dan pembinaan,” ujar LaNyalla.
Dikatakan senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini, memang hal itu yang bisa dan harus dilakukan saat ini. “Dan, Alhamdulillah, Malioboro sebagai salah satu Ikon Yogyakarta sudah mulai bergeliat. Meskipun nilai transaksi barang dan kuliner belum normal, tetapi sudah ada harapan,” kata dia.
LaNyalla juga mengapresiasi kebijakan bebas kendaraan bermotor yang diterapkan di kawasan Malioboro. Itu dianggap kebijakan fundamental.
“Karena green policy atau kebijakan yang bermuara kepada kepentingan lingkungan dan masa depan, terutama terkait dengan kampanye dunia tentang ancaman pemanasan global.”
Disarankan agar penataan tata ruang dan wilayah di Yogyakarta diikuti road map menuju daerah ramah lingkungan, termasuk pentingnya pembangunan dan konstruksi hijau, yang juga telah menjadi isu global.
“Sebagai wakil daerah, DPD RI bertugas untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena sudah menjadi tekad kami untuk bekerja maksimal sebagai ‘advokat’ atau pembela kepentingan daerah,” tutur dia.
Ditambahkan, sudah menjadi kewajiban DPD RI, terutama senator daerah pemilihan DIY meneruskan aspirasi dari daerah yang dikenal unggul dengan pendidikannya itu ke pusat.
“Apalagi ada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang berada di Keraton sehingga tahu persis kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus diprioritaskan untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
