Aceh, Beritalima : Sebutan Panglima untuk Mualem alias Muzakir Manaf mantan Wakil Gubernur Aceh itu terdengar begitu akrap dari bibir Legistor DPR RI, TA Khalid. Tersirat bahasa terhadap kata Panglima begitu bermakna.
Mualem sepantasnya disapa lebih akrap dengan sebutan Panglima, dimana Mualem masih menjabat sebagai ketua KPA Pusat dan juga sebagai ketua DPP Partai Aceh. Sebutan itu juga menggambarkan sang Panglima semasa kemimpinan beliau terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) silam dan digadang-gadang sebagai calon kuat Gubernur Aceh mendatang ini. Sedangkan sebutan Mualem sendiri adalah pembina dan juga pemimpin yang baik.
Demikian sakralisme sapaan Panglima ditengah-tengan masa PA terhadap ketua Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) tersebut.
“Ini biasa, hanya silaturahmi dengan Panglima juga temu ramah dengan masyarakat Tani Gampong Tanjoeng Ara, Tanah Jambo Aye dalam suksesi panen perdana jagung mereka,” kata TA Khalid menjawab pertanyaan wartawan usai temu ramah kelompok Tani similutan Beusare Na Gampong Tanjoeng Ara, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Rabu (23/09/2020).
Sebagai duta rakyat Aceh di parlemen DPR RI Jakarta Pusat, Politisi Parnas Gerindra tersebut memiliki pandangan khusus terkait perkembangan Aceh saat ini. Ia menilai Aceh sedang dilema besar dengan adanya kisruh internal antar Eksekutif dengan Legeslatif Aceh.
Ia menilai kepemimpinan Gubernur Aceh sekarang kurang tepat memimpin Aceh, pasal pertumbuhan pembangunan Aceh di sektor ril tidak berjalan baik. Bahkan ia mengatakan Nova tidak menyentuh langsung dengan masyarakat.
“Kita menilai, polemik yaag terjadi antara Gubernur dengan DPRA, bahwa kemimpinan Pemerintah Aceh sekarang begitu lemah. Sementara yang kita ketahui, Aceh tidak hanya terikat pada politik lokal imbas konflik yang belum tuntas, namun Aceh masih menjalankan politik nasional untuk membebaskan banyak hal yang belum terimpletasikan terhadap UUPA,” kata TA Khalid, seraya menyebutkan lobi politik nasional begitu pelik untuk Aceh serta hak istimewanya sebagai daerah yang mencapai kesepakatan damai belasan tahun silam.
“Itu adalah tugasnya Panglima, hak Panglima sebagai pemangku tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas MoU Aceh dengan Pemerintah Pusat. Maka, Aceh butuh ‘Seumaloe’, Panglima adalah Seumaloe tersebut,” tukas TA Khalid kepada wartawan.
Ungkapan Seumaloe yang dipaparkan oleh TA Khalid merupakan suatu kiasan yang mendalam. Dimana Seumaloe yang dimaksud adalah Kharisma penjabatan Mualem yang diperhitungkan, guna untuk menyelesaikan persoalan Aceh yang mengalami stagnasi berkepanjangan.
TA Khalid berharap, kehadiran Mualem kedepan yang diisukan sebagai bakal calon untuk pengisi Bursa Pilkada kedepan perlu diperjuangkan bersama. “Semua ini kita serahkan kepada kesadaran masyarakat sendiri, saya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat perlu dikokohkan demi kepentingan Aceh mendatang. Dalam hal ini Mualem sangat cocok menjadi Gubernur Aceh guna menyelesaikan politik Aceh,” terangnya.
“Untuk kita pahami bersama, apa yang terjadi di Aceh hari ini adalah kar politik orang aceh sendiri. Seharusnya orang Aceh harum kompakan demi mewujudkan Aceh yang gemilang kedepan. Oleh sebab itu, kepada rakyat Aceh saya meminta mari kita kuatkan ukhuwah kekompakan, baik buruknya Aceh dimasa mendatang sangat bergantung pada kita (Rakyat Aceh) sendiri,” demikian tutur TA Khalid, Anggota Komisi IV, DPR RI.
Laporan : Efendi Noerdin | Aceh