TULUNGAGUNG, beritalima.com- Miris, usai upacara ribuan siswa/wi SMKN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menggelar aksi demo di halaman sekolah.
Mereka menuntut pihak sekolahan transparansi rincian anggaran dana sumbangan dari wali murid. Terlebih, agenda sumbangan melalui komite terjadi setiap tahun tanpa ada kejelasan realisasinya.
Arik Eko Lestari Kepala Sekolah SMKN 1 Boyolangu saat dimintai keterangan menyampaikan bahwa, semua hanya salah faham. Senin, (05/09/2022).
“Informasi yang kami dengar, mereka mengatakan minta sumbangan, “kok panggah boyar-bayar sumbangan ae (Kok tetap bayar-bayar sumbangan saja), ” Ucap KS Arik.
Menurutnya, karena rapat kemarin 800 orang dan jaraknya jauh, rupanya informasi kepada wali murid tidak efektif.
“Kita sharing anggaran APBN, karena memang ada yang harus disampaikan untuk mencapai master plane yang sudah disiapkan beberapa tahun kedepan,” tutup Arik.
Sementara itu, Winarto Ketua Komite menyampaikan bahwa, rugi jika bantuan tidak diambil.
“Dapat bantuan program membangun Alfamart itu dananya 100%. Tetapi, Pemerintah hanya menyediakan 70%, sehingga 30% harus dari komite,” ungkap Winarto.
Menurutnya, lanjut Winarno, ketika tahun-tahun kemarin sumbangan ditetapkan, ternyata tingkat pembayaran hanya sekitar 25-50%.
Ditanya tentang kekurangan anggaran sebesar 30%, ketua komite menjawab lupa.
“Anggaran yang dibutuhkan sekitar 30% tetapi kita lupa besaran nominalnya, jika tidak melihat catatan takut salah. namun seandainya sumbangan terkumpul semua mulai kelas X-XII bisa mencapai miliar’an (red).
Di tempat terpisah, AP dan RAT siswi SMKN 1 Boyolangu menerangkan bahwa, siswa/wi demo mewakili orang tua mereka.
“Teman-teman demo mewakili dari orang tua masing-masing yang merasa keberatan akan sumbangan yang terus-menerus setiap tahun yang jumlahnya tidak sedikit,” terangnya.
Menambahkan, sumbangan yang diajukan setiap tahun kepada wali murid sangat fantastis, mencapai miliar’an.
“Sumbangan yang diminta nominalnya berbeda, kelas X sebesar Rp. 2.735.000, kelas XI Rp. 1.200.000, kelas XII Rp. 1.600.000. Katanya, untuk membangun fasilitas Sekolah, membangun parkiran dua lantai, namun kenyataannya sampai sekarang belum terealisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, sumbangan setiap tahun pasti ada, saat masih kelas X, ditarik 1,5 juta bangun parkiran 2 lantai, sampai sekarang kami kelas XII tidak ada parkiran, malah parkir di depan dan harus bayar, karena parkiran di lingkup sekolah sudah full.
“Yang sudah membayar katanya akan dikaji ulang. Terkait yang terlanjur bayar, tidak bisa dikembalikan karena sudah digunakan untuk pembangunan,” lanjutnya.
Menjelaskan, tidak tau anggaran itu digunakan untuk pembayaran apa, soalnya tidak ada transparansi sama sekali.
“Transparansi rincian anggaran dana digunakan untuk pembangunan apa, arahnya kemana tidak ada sama sekali. Dimintai rincian anggaran dana, masih akan dibuatkan dalam waktu dekat, tetapi entah kapan itu,” pungkas AP
Usai demo, siswa tidak mau masuk kelas lagi dan memilih mogok belajar, merasa belum puas dengan tuntutan dan transparansi anggaran. Penjelasannya juga muter-muter, hanya meredam amarah siswa/wi bukan mencari solusi atau jalan keluar. (Dst).
