JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan pidato kenegaraan di depan anggota MPR RI di Gedung Nusantara (Gedung Kura-Kura-red) Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/8) siang.
Beberapa poin yang disampaikan Jokowi terkait mengenai penanganan pandemic virus Corona (Covid-19) melalui akselerasi pengembangan teknologi kesehatan seperti vaksin dan perbaikan infrastruktur logistik.
Jokowi juga menyinggung terkait struktur ekonomi yang ditopang konsumsi rumah tangga, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja dan revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kemandirian pangan.
Menanggapi pidato itu, wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Barat (Kabupaten/Kota Sukabumi), drh Slamet mengaku kecewa, sebab Jokowi tidak memberikan catatan khusus terhadap sektor pertanian dalam arti luas. Sebagai catatan, Pertanian satu-satunya sektor yang tumbuh positive selama Pandemi Covid-19 menyerang Indonesia.
Padahal, selain pertumbuhannya positive, papar politisi senior Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu, Presiden Jokowi hanya menyinggung sepintas terkait kemandirian pangan. “Kemana program nawacita kedaulatan pangan yang sejak lama dicita-citakan?,” tanya Slamet dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Selasa (17/8) malam.
Menurut Slamet yang membidangi Pertania, Perikanan, Kehutanan serta Lingkungan Hidup (LH) tersebut, pertanian adalah satu-satunya sektor yang tumbuh positif selama masa pandemi.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor pertanian tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen, serta sektor lainnya minus 1,97 persen.
Kinerja sektor pertanian mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif, bahkan menurut data IDX Channel pada kuartal II/2021, sektor pertanian tumbuh naik 14,27 persen sehingga layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari Presiden Jokowi.
Apalagi dalam pidato kenegaraan yang disaksikan hampir seluruh rakyat Indonesia.
“Kita ingin Presiden Jokowi memberikan statemen tegas soal kedaulatan pangan. Ditengah kondisi pandemic saat ini penguatan sektor pangan menjadi hal yang krusial sehingga harus menjadi agenda pemerintah setiap tahunnya untuk fokus pada kedaulatan pangan,” kata Slamet.
Apalagi, ungkap dokter hewan lulusan Universitas Udayan Denpasar itu, melihat rekam jejak selama setahun belakangan ini pemerintah sudah memotong anggaran disektor pertanian/pangan yang cukup besar.
“Ditambah lagi berlakunya UU Cipta Kerja yang memberikan jalan bagi penyediaan pangan dari impor tanpa melihat kondisi ketersediaan pangan dalam negeri. Ini semakin menjauhkan cita-cita kedaulatan pangan yang sudah lama tertuang dalam nawacita presiden Jokowi,” demikian drh Slamet. (akhir)
