JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil IV Provinsi Jawa Barat, drh Slamet mempertanyakan berbedanya data yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan apa yang diutarakan Menteri Pertanian (Mentan Dr Syahrul Yasin Limpo terkait dengan stok pangan dalam negeri menghadapi puasa, lebaran dan wabah virus Corona (Covid-19).
Perbedaan data ketersedian pangan ini juga sempat ditanyakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Mentan serta jajaran awal pekan ini. “Kenapa bisa Mentan sebagai pembantu presiden mengatakan stok pangan cukup tetapi Presiden Jokowi menyatakan sebaliknya,” tanya Slamet.
Ya, dalam Raker ini Slamet menanyakan defisit bahan pangan yang terjadi di beberapa daerah kepada Mentan. Bahkah legislator yang membidangi Pertanian dan Kehutanan ini mengatakan kepada Syahrul Yasin Limpo, Pemerintah seyogyanya turun langsung terkait defisit ini, jangan sampai rakyat jadi korban,” tegas Slamet.
Menurut dokter hewan Lulusan Universitas Udayana (Bali) itu, dia mendapat informasi dari media. Bahkan yang menjelaskan itu Presiden.“Bagaimana bisa, kementan bilang stok cukup, tapi presiden bilang defisit. Ini dua hal yang bertentangan. Tentu ada yang ngak bener dalam hal ini,” tegas dia.
Karena itu, lanjut Slamet meminta jaminan dari Kementan agar data yang di sampaikan terkait stok pangan yang cukup itu bener. Dia berharap, defisit ini tidak berdampak negatif buat masyarakat. “Jangan sampai bangsa yang besar merasakan dampaknya. Harus segera dicarikan solusinya. Dan, ingat kita harus bisa mandiri dan merdeka dari keterbatasan pangan,” kata dia.
Seperti diberitakan media, lanjut Slamet, defisit pangan terjadi untuk beberapa komoditas dan beberapa provinsi. ”Presiden mencatat defisit kebutuhan pokok di beberapa komoditas di berbagai daerah, diantaranya, komoditas gula di 30 provinsi, bawang putih 31 provinsi,” kata Slamet.
Komoditas lain yang mengalami defisit, yakni telur ayam di 22 provinsi, beras, jagung, cabai, bawang merah. Stok minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi. (akhir)
