Kota Malang, beritalima.com | Soal dugaan adanya permainan pada 34 paket lelang drainase di DPUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Malang Jawa Timur, sudah menjadi sorotan Komisi C DPRD Kota Malang bahkan sudah komunikasi dengan pihak DPUPRPKP.
“Soal itu sudah tak komunikasikan sama Kadis DPUPRKP, dan menurut kadis dia tidak merasa melakukan pengaturan. Sehingga semua rekanan bisa ikut bersaing secara terbuka,” ujar Drs H Fathol Arifin MH Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dihubungi beritalimacom Kamis 30/03/2023.
Bahkan, menurut Fraksi dari PKB ini juga menyampaikan saat dikonfirmasi olehnya, pihak DPUPRPKP merasa tidak punya kenalan kontraktor.
“Selanjutnya, DPUPRKP juga merasa tidak punya kenalan kontraktor, Kalau memang ada indikasi itu barangkali ada data valid saya minta mas,” katanya.
Perlu diketahui bahwa sebelumnya diberitakan bahwa saat ini, DPUPRKP telah melakukan lelang sejumlah paket pekerjaan peningkatan drainase di beberapa wilayah di Kota Malang. Paket lelang tersebut dilaunching di bulan ini sebanyak 35 Paket pekerjaan. Namun, dari 35 paket pekerjaan tersebut hanya ada satu paket yang masih memberlakukan aturan lama yakni masih menggunakan persyaratan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT), sisanya menggunakan aturan baru sebagai persyaratan yakni SKK baru. Hal itu, justru membuat beberapa Kontraktor di Kota Malang merasa curiga karena ada dugaan 35 paket pekerjaan yang dilelang itu sudah diatur. [Red/san]
