JAKARTA, Beritalima.com– Para wakil rakyat di Komisi XI DPR RI menyoroti alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat tetapi tidak tepat sasaran.
Salah satu sorotan tersebut disampaikan Anis Byarwati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati membahas Evaluasi dan Rencana PMN 2019 di Ruang Rapat Komisi XI DPRRI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta awal pekan ini.
Dikatakan Anis, berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi dana PMN untuk Perum Bulog baru mencapai Rp 10 miliar dari total Rp 2 triliun yang dikucurkan.
“Saya ingin, kita sama-sama menyoroti program-program PMN yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat, apakah sudah tepat atau belum,” kata Anis.
Terkait dengan Program Kedaulatan Pangan yang ditujukan untuk PT Pertani dan PT. Bulog misalnya, ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, serapannya sangat rendah sekali.
Bahkan pada kesempatan tersebut, Ketua DPP PKS yang meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga ini menyampaikan temuan dia bahwa pada akhir November lalu, Bulog mengatakan akan memusnahkan 20.000 ton beras karena kualitasnya menurun yang disebabkan penyimpanan yang lebih dari setahun.
Dalam kondisi cadangan beras melimpah seperti itu, kata perempuan kelahiran Surabaya 3 September 1967 tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pemerintah Indonesia sepanjang tahun lalu telah melakukan impor beras 2,25 juta ton dengan nilai 1,03 miliar dollar AS.
Dikatakan, cadangan beras pemerintah ini tidak bisa diekspor, karena harga yang ditawarkan akan lebih tinggi dari pada harga luar negeri. Di luar negeri harga beras 6.200 per kg, kita tawarkan 8.000 per kg.
“Akhirnya stok beras itu membusuk, sampai di Bulog dibuang-buang, sementara PMN untuk Bulog terus mengucur. Dimana efektifitasnya? Semestinya suntikan dana tersebut dapat menurunkan beras di pasar. Namun nyatanya, beras di pasaran harganya tinggi,” kritisi Anis.
Terkait dengan penambahan dana PMN dari 2015 hingga 2018 yang mencapai nilai Rp 130,3 triliun, Anis menilai, peningkatan dana PMN tidak diiringi dengan kinerja yang baik dari BUMN.
Menganalisa paparan Menkeu, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sesignifikan seperti suntikan dananya. “Kita tidak bisa mengatakan proyek BUMN berbeda dengan proyek Pemerintah, karena pada hakekatnya ketika BUMN labanya menurun, akan mengurangi pajak dan dividen kepada pemerintah sehingga penerimaan pemerintah juga menurun,” demikian Anis Byarwati. (akhir)
