Jakarta — Fraksi Partai Demokrat kritisi kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi waktu kenaikannya yang tidak lazim. Sehingga kebijakan ini dinilai tidak memikirkan rakyat kecil.
”Waktu kenaikan yaitu pukul 14.30 itu seolah-olah tidak memikiran kegiatan ekonomi yang sedang berjalan diakhir pekan ini, ”kata anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).
Legislator dari daerah Pemilihan Jatim VII ini mempertanyakan pertimbangan pemerintah menaikan harga pada siang hari. Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga.
”Ini di siang hari mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang ditengah perjalanan harus menyesuaikan,”katanya.
Soal kenaikan harga BBM menurut Sartono, . Bukankah baru beberapa hari yang lalu Pemerintah menurunkan harga BBM seperti pertamax turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD 80?. Apabila trendnya turun kembali bagaimana?
Sartono mengingatkan, apakah pemerintah sadar kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat?. Inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik. Kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya.
”Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target,”katanya.
Menurut Sartono, partainya $Partai Demokrat) bersama dengan Rakyat, sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka bagaimana rakyat dapat sejahtera.
”Kami akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi bbm agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada,”katanya.
Menurut Sartono pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah yaitu mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pohak yang berhak.
”Ingat kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,’tegas Sartono. (ar)
