Jakarta–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyatakan tidak keberatan atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinlai sangat membebani APBN. Namun begitu perlu diperkuat jaring pengaman bantuan untuk masyarakat tidak mampu seperti Bantuan Langsu ng Tunai (BLT)
”Dengan begitu jika pemerintah mengurangi subsidi dengan menaikan BBM, kenaikan itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat yang berada di kelompok bawah ini, ”kata Ketua Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Sjamsurizal kepada wartawan sebelum membuka diskusi “Mampukah Arsitektur APBN 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia” di ruang Fraksi PKB, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Lebih jauh Cucun menjelaskan besarnya dana subsisi BBM pada APBN 2022 yang mencapai Rp502 Triliun membuat negara sangat berat. Sehingga kalau terus-terusan begini, maka APBN menjadi tidak produktif.
“Kita terlalu berani memberikan subsidi sebesar itu. Oleh karena itu pada RAPBN 2023, harus benar-benar dihitung subsidi tersebut, sehingga harus tepat sasaran penerimanya,” ujarnya.
Cuxun minta pemerintah diminta segera menyiapkan dana perlindungan sosial (perlinsos) sebelum menaikan harga BBM bersubsidi. Sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah tidak merasakan dampak kenaikkan tersebut.
“Jadi harus diperkuat dan dipertebal (dinaikkan) itu jaring pengaman sosial (social safetynet), seperti dana Bansos, BLT, subsidi pekerja dan lain-lain,” kata Cucun Ahmad Sjamsurizal.
Anggota Komisi III DPR ini mengaku bisa dapat memahami langkah dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena ini memang dampak dari gejolak dunia.
Disinggung soal berapa idealnya kenaikkan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR ini menegaskan dari kajian Banggar menyarankan maksimal sekitar 30% kenaikkan tersebut.
“Karena beberapa negara juga menaikkan sekitar itu, dari komunikasi beberapa fraksi DPR dengan pemerintah, kisaran kenaikkan sebesar itu,” paparnya.
Meski diakui Cucun, pada hari ini harga minyak dunia sudah turun sedikit, namun pihaknya masih tetap berpatokan pada ICP yang sudah diteta, yakni sekitar US$90 per barel. “Memang dalam RAPBN 2023, ICPnya dirancang antara US$90 per barel hingga US$100 per barel,” paparnya.
Disiingung soal RAPBN 2023 ada revisi lagi terkait fluktuatif harga minyak dunia, Cucun tidak membantahnya. “Kalau memang deviasinya terlalu besar, dan harga minyak kembali pada US$60 per barel, tentu kita akan bahas kembali dengan pemerintah,” imbuhnya. (ar)
