Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta minta Presiden Joko tidak perlu ragu dalam mengambil kebijakan soal CPO dan Minyak Goreng. Pasalnya Ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan nehara
”Saya melihat masih ada keraguan, antara kepentingan dalam negeri dengan luar negeri,”kata Anis Matta
dalam Gelora Talks bertajuk ‘Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya?’, Rabu (27/4/2022) petang.
Hadir sebagai narasumber pengamat ekonomi Dradjat Hari Wibowo, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Nadjamudi.
Menurut Anis Matta, dalam.situasi seperti sekarang ini mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negara harus lebih diprioritaskan.
Jadi, katanya, pilihan yang telah diambil seharusnya tidak perlu dipertentangkan antara kepentingan domestik kita dengan luar negeri. Yakni kepentingan menentramkan masyarakat dengan kepentingan mendapatkan keuntungan secara ekonomis.
“Dalam situasi sekarang, seharusnya kita mendapatkan keutungan besar, tapi kenapa itu jadi masalah. Kita juga tidak pernah bayangkan, bahwa akan ada kelangkaan BBM di Arab Saudi. Artinya, saya ingin memberi pesan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden, intinya adalah kembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara,” katanya.
Saat ini psikologi masyarakat, kata Anis Matta, telah rusak akibat isu minyak goreng dalam beberapa bulan ini. Sebab, permasalahannya sangat kompleks, sehingga memicu kenaikan harga komoditas lainnya.
“Di tengah situasi krisis ini, tantangan terbesar pemerintahan secara makro adalah inflasi. Semua negara mengalami inflasi dan krisis sosial secara global,” ujarnya.
Krisis sosial ini, lanjutnya, akan memicu revolusi sosial di semua negara, tak terkecuali Indonesia.
“Jadi kemampuan kepemimpinan nasional di masing-masing negara yang akan menentukan dalam menghadapi tantangan ini,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.
Anis Matta menegaskan, rakyat tentunya akan merespon sejauh mana kebijakan yang telah dilakukan pemerintahnya dalam menghadapi krisis ekonomi sekarang.
“Meski ekspor CPO memiliki keuntungan besar, tetapi kepercayaan rakyat kepada negara lebih utama untuk dikembalikan,” tegasnya.
Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dampak perang Rusia-Ukraina saat ini akan memperparah krisis global dan kejatuhan rezim di suatu negara, dan bukan mustahil juga bakal terjadi di Indonesia.
“Kenapa Putin ‘batuk’ di Ukraina, tapi yang jatuh Perdana Menteri Pakistan. Dan kita akan menyaksikannya lagi hal ini di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu, sebenarnya kembalikan saja kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat kepada negara,” tandasnya.
Anis Matta menilai, keputusan politik yang diambil tidak perlu dipertentangkan lagi dengan pertimbangan non politik, karena akan mengurangi kapasitas pemimpinnya.
“Meski keputusan pemerintah ini, relatif membingungkan, tapi saya memberikan dukungan penuh keputusan Presiden melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Pemerintah perlu konsisten, karena kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini dipertanyakan akibat berbagai perubahan kebijakan,” katanya.
Namun, ekonom senior Dradjad Hari Wibowo yang juga hadir dalam diskusi ini memiliki pandangan berbeda. Dradjad menilai pelarangan ekspor CPO justru merugikan pemerintah, karena porsi penghasilan sawit Indonesia jumlahnya sangat besar.
“Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” kata Dradjad.
Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.
“Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” tutur Dradjad.
Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.
Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.
“Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).
“Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” jelasnya. (ar)
