JAKARTA, Beritalima.com– Menteri Aggraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil serta pimpinan sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina perlu diaudit serta diperiksa terkait penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN di Hotel Shangrila, Jakarta, 5-7 Pebruari.
Soalnya, kata Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Rabu (6/2) malam, dirinya mencium ada aroma tidak sedap dari penyelenggaraan rakernas yang menghabiskan anggaran cukup besar
“Saya menilai, rakernas ini hanya menghambur-hamburkan uang negara saja karena digelar di hotel bintang lima tanpa ada hasil yang jelas buat kepentingan maupun kesejahteraan rakyat,” kata Uchok.
Padahal, jelas dia, saat ini keuangan Indonesia lagi ‘sakit’ karena utang negara semakin membengkak akibat minusnya devisa. Menggelar raker di hotel mewah adalah bukti Sofyan Djalil tidak peka terhadap keadaan bangsa.
Bukannya tidak boleh menggelar raker, lanjut Uchok, acara seperti itu tidak harus digelar di hotel berbintang. “Kan bisa digelar di tempat yang sederhana dengan biaya lebih murah. Bisa juga di Diklat Kementerian ATR/BPN di Cikeas sehingga tak muncul tudingan miring masyarakat,” saran Uchok.
Karena digelar di hotel mewah, ada kesan rakernas ini hanya untuk kepentingan serta menguntungkan segelintir elite bangsa saja. “Malah saya menilai, penyelenggaraan Rakernas kali ini berbau politis karena mendekati penyelenggaraan pemilu serentak yang menguntungkan petanaha. Apalagi dengan menghadirkan seluruh peserta Rakernas jajaran pimpinan lembaga ini ke Istana Negara menggunakan sekitar 50 unit Bus Wisata.”
Terkait perlunya PT Pertamina diperiksa, kata Uchok, karena ada kabar bahwa hajatan Kementerian ATR/BPN ini terselenggara di hotel mewah karena keterpaksaan sejumlah BUMN patungan untuk membiayai rakernas, yang diawali dengan penandatangan MOU Kementrian ATR/BPN dengan beberapa BUMN.
PT Pertamina disebut-sebut BUMN paling besar memberikan bantuan sehingga penyelenggaraan Rakernas ini bisa digelar di hotel mewah seperti Shangrila.
Padahal, seperti diberitakan banyak media, tidak satu juga BUMN Indonesia yang untung belakangan ini. PT Pertamina, Maskapai Penerbangan Garuda, PT PLN, PT KAI termasuk BUMN yang dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya memberi keuntungan dan menambah devisa negara, belakangan malah semua rugi. “Saya melihat, BUMN di Indonesia hanya menjadi bacakan atau ‘sapi perah’ penguasa,” demikian Uchok Sky Khadafi.
