JAKARTA, Beritalima.com– Serangan tentara zionis Israel ke wilayah Gaza, Palestina mendapat kutukan dari sejumlah anggota DPR RI. Salah satu yang mengutuk kebiadaban tentara Israel tersebut adalah Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut mengutuk serangan yang dilakukan militer Israel ke wilayah Gaza sehingga menewaskan tujuh penduduk sipil tidak berdosa serta puluhan orang menderita luka.
Dia menyampaikan duka cita dan solidaritas penuh kepada korban berikut keluarga akibat aksi serangan Israel. “Saya mengutuk kebiadab Israel membantai warga sipil. Mereka diblokade sejak 2006 hingga sekarang terus diserang dan dibom,” tegas Kharis.
Diingatkan, ada amanah konstitusi dalam kaitan Pasletina yang hingga kini belum juga bebas dari teror Israel. Dalam Pembukaan UUD 1945, amanat konstitusi menyatakan dan menegaskan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.
“Karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, kemerdekaan Palestina,” imbuh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Rabu (14/11).
Lebih lanjut, Kharis meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen serta melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza.
“Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia terjadi di Gaza, Palestina.”
Dia meminta langkah konkret Kementerian Luar Negeri dimana Indonesia sebagai Anggota DK PBB bisa segera mengusulkan untuk mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga Palestina, terutama di Jalur Gaza dan menyebarkan pasukan perdamaian guna melindungi warga sipil.
“Sebuah rancangan resolusi bisa Indonesia ajukan pada Dewan Keamanan PBB, juga menuntut agar Israel segera menghentikan pembalasan militernya, hukuman kolektif, dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk di Jalur Gaza,” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (akhir)
