JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja secara independen terkait pemeriksaan kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19 yang bakal diberikan kepada masyarakat.
Sebagai lembaga pelindung rakyat, kata Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan itu, MUI dan BPOM harus bekerja profesional berdasarkan kaidah-kaidah fatwa dan ilmiah yang berlaku. MUI dan BPOM adalah benteng pelindung masyarakat dalam hal menjaga keyakinan, keselamatan dan keamanan pada setiap makanan dan obat yang akan dikonsumsi.
Untuk itu, lembaga kedua tersebut MUI harus menjaga independensi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kehalalan, keefektivan dan keamanan vaksin Sinovac produksi China ini. MUI maupun BPOM tidak boleh bekerja dalam tekanan Pemerintah, apalagi didikte para pedagang vaksin.
Meski 3 juta dosis vaksin Sinovac buatan negeri Tirai Bambu ini tengah didistribusikan ke berbagai daerah, tetapi proses pemberian fatwa halal oleh MUI dan pemeriksaan uji klinis dari BPOM harus berjalan sesuai kaidah fatwa dan standar ilmiah yang teruji.
“Jangan sampai MUI dan BPOM menjadi tukang stempel, yang hanya mengikuti kehendak pihak-pihak yang diuntungkan dengan bisnis vaksin ini. Prinsip perlindungan terhadap keyakinan relijius dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi pedoman yang utama,” tegas Mulyanto.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini menambahkan, sekarang masyarakat menyorot kinerja MUI maupun BPOM. Masyarakat berharap, MUI dan BPOM benar-benar menjadi benteng perlindungan hati nurani dan tumpuan kepercayaan mereka. Masyarakat ingin vaksin yang direkomendasikan terjamin khasiat, keamanan dan kehalalannya.
“Masyarakat akan taat dan turut dengan apa yang akan direkomendasikan MUI dan BPOM,” lanjut politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.
Selain itu, anggota Komisi VII DPR RI ini juga minta Pemerintah tak hanya mengandalkan satu merek vaksin. Pemerintah perlu mempertimbangkan merek vaksin lain yang terinformasikan efektivitas dan keamanannya. Hal ini penting agar Indonesia tidak tergantung dan terjadi tindak monopoli atas satu merek saja. “Ini tidak sehat secara ekonomi.”
Mulyanto juga mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin Merah Putih yang merupakan vaksin hasil karya peneliti dalam negeri. Diharapkan vaksin ini dapat menjadi substitusi atau pengganti vaksin impor.
“Kita memiliki banyak ahli vaksin serta BUMN sektor kesehatan yang andal. Saya yakin bangsa kita mampu memproduksi vaksin domestik hasil riset dan inovasi anak bangsa ini jika Pemerintah mendorong dan memfasilitasi secara maksimal. Kenapa tidak?” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
