JAKARTA, Beritalima.com– Tersebarnya berita bocoran dialog pejabat mendapat vaksin tambahan menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Mulyanto yang menilai peristiwa itu sangat memalukan.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat harusnya mereka memberi contoh dan teladan. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan pribadi.
“Para pejabat jangan memberi contoh tidak baik di tengah penderitaan rakyat menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Mulyanto kepada Beritalima.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/8).
Diingatkan wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, jangan mentang-mentang pejabat boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat.
“Harusnya dengan jumlah vaksin, prosentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari, kita memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum,” ungkap pemegang gelar doktor Teknik Nuklir, Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang 1995 tersebut.
Sedang untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) yang sangat rentan terpapar Covid-19 mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dgn tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster.
Ditambahkan, kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap. “Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan,” jelas dia.
Mulyanto minta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya tersebut dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.
“Sebaiknya sekarang, Pemerintah fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil,” jelas anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen. Dan 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin “lengkap” sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Dimana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.
Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari.
“Kalau melihat data itu harusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
