JAKARTA, beritalima.com – Sedikitnya 750 orang dari jajaran organisasi non profit yang tergabung dalam Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) dari seluruh pengurus DPD di Indonesia mengikuti Sosialisasi MPR 4 Pilar, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1946, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Sosialisasi yang diselenggarakan MPR, Senin (3/12/2018) di Ruang Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang biasa dipanggil OSO, namun dalam penyampaian materi disampaikan oleh Sekjen MPR. Dan dihadiri pula Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri), serta perwakilan dari Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), termasuk Ketua Umum HIPAKAD, Hariara Tambunan.
Acara yang diinisiasi oleh HIPAKAD, Hariara Tambunan selaku ketua umum organisasi itu mengucapkan terima kasih bisa bekerja sama dengan MPR untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan kebangsaan kepada para peserta. Diakui meski Indonesia sebagai rumah bersama di mana beragam suku, bahasa, dan agama hidup tersebar di ribuan pulau di bawah naungan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika namun bangsa ini tidak lepas dari berbagai ancaman persatuan dan kesatuan.
“Ancaman ini menyasar ke generasi muda. Untuk itulah Sosialisasi Empat Pilar perlu dilakukan anggota HIPAKAD dan nilai-nilai yang didapat setelah sosialisasi, harus dapat diimplementasikan. Dan jangan hanya diingat dan dipahami saat berada di dalam gedung parlemen,” kata Wakil Ketua MPR RI.
Lebih lanjut ditegaskan Oso, mengapresiasi peserta sosialisasi, karena menurut anggapannya memiliki pandangan dan komitmen untuk menjaga Ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu harus diperkuat, apalagi di era berbagai ideologi mudah tersebar ke seluruh anak bangsa melalui telepon seluler (ponsel).
Ia pun menyebut ponsel merupakan sarana yang dapat memudahkan pekerjaan, sekaligus bisa menjerumuskan. Dengan ponsel pengguna dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Pengguna dapat membaca berita dari mana saja bahkan berbarengan dengan saat kejadian. Pengguna tidak hanya bisa membaca berita kiriman namun juga mampu menyebar berita atau informasi, entah itu fakta ataupun ilusi.
“Dari sinilah dua sisi manfaat ponsel terjadi, bisa menjadi penyebar kebaikan sekaligus berpotensi penebar kebohongan,” ungkapnya.
Pria asal Kalimantan Barat menegaskan agar ponsel dapat memperkuat persatuan melalui jejaring media sosial. Contohnya, melalui dunia maya anggota Hipakad memposting status benderaku Merah Putih. Menurutnya, status yang diunggah oleh Hipakad bisa menjadi viral. Status itu akan menyadarkan bangsa ini bahwa Merah Putih harus terus berkibar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami tidak ingin generasi penerus tidak mengenal dan mengerti ideologi bangsa dan negara. Tidak ada satupun negara yang kuat tanpa ideologi. Negara juga tidak dapat berdiri jika rakyatnya tidak memahami dan mengimplementasikan ideologinya,” pungkasnya.
Sementara dijelaskan John Korassa, Ketua DPD HIPAKAD Bali, terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Kerap terjadi disintegrasi sosial dan konflik horizontal, padahal negara hadir melalui Sosialisasi MPR 4 Pilar, BPIP, dan Bela Negara. Dengan demikian ditegaskan John Korassa terhadap persoalan itu, akibat tidak ada Pendidikan Moral Pancasila sehingga secara dramatis terjadinya penurunan pemahaman terhadap Pancasila, UUD’45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
“Karena semuanya itu bersumber dari legislasi, dimana legislasi itu sebagai pranata politik yang merancang dan mengesahkan UU. Jadi tergantung legislasinya, bagaimana interaksinya dengan eksekutif maupun yudikatif. UU dibawa ke MK, lalu dibatalkan. Jadi itu semua tergantung legislasinya,” akunya yang menyatakan dirinya sebagai Advokat di Bali. dedy mulyadi
