SUMBAWA BARAT NTB,beritalima.com|
Stunting atau anak kerdil bukan saja disebabkan kekurangan gizi yang koronis. Kurang baiknya pola asuh dan buruknya pola hidup juga mempengaruhi tingginya angkastunting. Demikian dikatakan Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Pemetaan Program, Kegiatan dan Sumber Anggaran dalam Mendukung Konvergensi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Hotel Grand Royal Taliwang, Selasa pagi (30/07/19).
Masalah stunting jelas Bupati adalah masalah yang kompleks. Percuma menangani stunting melalui perbaikan gizi, sementara di sisi pola asuh kurang baik. Kemudian pola hidup juga sangat buruk. Karenanya, penanganan masalah ini butuh tindakan yang konvergensi dan cepat, karena bisa berdampak pada kurang berkualitasnya generasi yang akan datang.
Pemerintah KSB sendiri sangat memperhatikan masalah ini, karenanya Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan daerah yang bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Pilar pertama STBM dan sudah sukses dilakukan KSB adalah bebas buang air besar sembarangan. Selanjutnya menjadi tugas bersama adalah mengkampanyekan pilar kedua sampai kelima. Pilar kedua adalah cuci tangan pakai sabun, ketiga pengelolaan air minum, keempat pengelolaan sampah rumah tangga dan pilar kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat juga akan terus dilakukan. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dengan visi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adalah bagian dari upaya menjawab masalah stunting.‘’Alhamdulillah indeks kesehatan masyarakat KSB saat ini menjadi yang terbaik di NTB. Pemerintah Desa diharapkan mengintervensi masalah ini dengan dana desa,” kata Bupati.
Pejabat Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden, G. Irwan Suryanto mengatakan, angkastunting di Indonesia tahun 2018 sebanyak 30,8 persen. Indonesia disejajarkan dengan negara-negara di benua Afrika terhadap persoalan ini. Untuk menekannya, Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah untuk bersama menekan stunting. Rapat kerja teknis ini dilaksanakan untuk memastikan program, kegiatan dan anggaran penanganan anak stunting dan pencegahannya bisa sampai ke kabupaten/kota hingga desa.(Humpro/Rozak B5)
