JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena tidak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Menurut Senator asal Provinsi Bengkulu ini, Kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Di saat ekonomi luluh lantak akibat dampak dari wabah pandemi virus Corona (Covid-19), berbagai kebijakan pemulihan serta penaggulangan telah dibuat.
Namun, faktanya di lapangan, apa yang dikerjakan para pembantu Jokowi justru tidak sesuai dengan kebijakannya. “Sebenarnya saya kasihan dengan Jokowi yang terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19,” ujar Sultan dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Selasa (30/6) pagi.
Dikatakan Sultan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) darurat bencana dan lainya. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, tidak sama seperti diinginkan Jokowi dalam mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat.
“Sebagai Pimpinan DPD, kami mendukung dan mensuport jika Jokowi ingin merombak kabinet yang dianggap gagal. Terus terang, baru kali ini saya melihat presiden marah. Saya pikir ini bukan settingan,” timpal dia.
Terlebih, lanjut Sultan, selain lamban, beberapa Kementerian dia anggap tidak serius bekerja. Budaya Asal Bapak Senang (ABS) tampak masih membudaya. “Untung Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat itu dia menginstruksikan supaya belanja di kementerian terus digenjot. Menurut Presiden, semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya.”
Bahkan Sultan menduga, ada Menteri Jokowi yang memiliki loyalitas ganda. Selain loyal ke Presiden, juga loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu. “Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara.”
Apa yang dikatakan Jokowi, menurut Mantan Gubernur Bengkulu tersebut, harus cepat direspon dan dikerjakan para Menteri yang saat ini sedang menjabat.
“Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyarakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi meningkat,” jelas dia.
Apalagi, kata dia, penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah menganggarkan Rp 686,2 triliun, dengan rincian bidang Kesehatan Rp 87,55 triliun, Perlindungan Sosial Rp 203,90 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, Insentif Usaha Rp 120,61 triliun, Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun, dan Pembiayaan Korporasi Rp 44,57 triliun.
“Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para Menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis,” tandas Sultan.
Karena itu, Sultan mengingatkan, siapapun Menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden, diharapkan mundur. “Sebaiknya gentle. Jangan nunggu di reshufle, mending mundur saja dari sekarang,” demikian Sultan Bahtiar Najamudin. (akhir)
