Sultan Minta Pemerintah Wait and See Untuk Akui Pemerintahan Taliban

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Sukses Taliban menguasai ibukota Afghanistan, Kabul dan menggulingkan Pemerintahan Asraf Ghani menuai reaksi masyarakat yang berbeda di Indonesia. Pro dan kontra pemberian pengakuan kekuasaan Taliban atas Afganistan oleh Pemerintah Indonesia meenejadi diskursus publik cukup tajam baik politisi maupun masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin meendorong Pemerintah Indonesia untuk memantau perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afganistan. “Pemerintah perlu wait and see dulu, sambil tetap mewaspadai dan mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan dalam negeri,” ungkap Sultan dalam keterangan pers yang diterima awak media, Rabu (25/8).

Pada prinsipnya, kata Sultan, Indonesia baik secara tradisi maupun secara konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan senantiasa mendukung upaya perdamaian abadi dunia. Dan, tentu saja RI mengecam segala pendekatan diplomatik yang menjurus pada perilaku penjajahan atau imperialisme oleh dan terhadap bangsa manapun.

“Selaku bangsa yang pernah mengalami suasana keterjajahan oleh asing, kita tentu sangat prihatin dan berempati dengan konflik perang saudara yang terjadi di beberapa negara akibat perebutan pengaruh negara asing,” kata Sultan.

Karena itu, dalam suasana euforia peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berkomitmen menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan konflik negara lain, apalagi sampai menyebabkan segregasi dan polarisasi sosial politik di dalam negeri.

“Mari kita jaga kekuatan persatuan dan kohesi sosial yang telah kita bangun, terutama dalam masa pandemi ini. Ini modal sosial yang mahal dan langka di era sekarang,” pinta Sultan.

Namun, mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut mendorong pemerintah Indonesia turut aktif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian di Afganistan. Apapun alasannya, masyarakat sipil Afganistan merupakan korban konflik yang wajib kita santuni.

“Sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk berperan sebagai mediator bagi kelompok-kelompok Politik di Afganistan, sehingga tidak perlu terjadi pertumpahan darah lebih lanjut pasca ditariknya pasukan AS,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait