JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan secara matang beberapa hal dalam melakukan untuk kesekian kalinya perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju (KIM). Kali ini wacana perombakan KIM akibat dilakukannya peleburan Kementerian riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan&Kebudayaan (Kemendikbud).
Dikatakan Sultan, evaluasi menyeluruh jalannya roda pemerintahan adalah keniscayaan buat Jokowi sebab periodesasi saat ini sudah berjalan hampir dua tahun. Mesti ada penilaian terhadap kinerja serta capaian kabinet dibawahnya terhadap misi pembangunan dari Kepala Negara,” ujar Sultan, dalam keterangan pers yang diterima awak media, pertengahan pekan ini.
Menurut enator muda dari Dapil Provinsi Bengkulu tersebut, jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, kepentingan yang harus mampu dijabarkan presiden adalah ruang dan porsi pembangunan yang ingin dicapai. Semua landasan harus berorientasi terhadap kemajuan kinerja seluruh lembaga pemerintahan.
Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut, dua hal yang harus diturunkan menjadi level indikator agar semua bisa benar-benar terukur. Pertama kinerja seorang menteri dalam penguasaan masalah di bidang lembaga yang dipimpinnya. Kedua segi akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap menteri dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
“Dalam periode kedua masa pemerintahan Jokowi kita melihat beberapa sektor yang dirasakan memiliki perubahan secara signifikan, khusus terhadap pembangunan di sektor ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.”
Ini dapat dinilai bagaimana kabinet yang dibentuk bekerja melalui skema kebijakan yang dihasilkan untuk mengatasi situasi (kontraksi) ekonomi dalam tekanan pandemi serta bagaimana kerja-kerja dari penegak hukum yang sudah menunjukkan taring dalam penanganan kasus-kasus besar.
Selain itu, dalam reshuffle kali ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh presiden terkait pertimbangan politik. Di mana antara kepentingan publik dan kebutuhan stabilitas politik harus tercipta secara konvergensif, agar kabinet dapat menghimpun secara kolektif untuk meng-agregasi pembangunan diseluruh sektor.
Posisi dilematis adalah saat kepentingan publik vis a vis oleh kepentingan politik. Di sini ujian dalam sikap kenegarawanan. “Presiden harus mampu memilah dan menemukan formulasi kontruksi yang dapat menciptakan kondusifitas iklim politik (baik eksekutif maupun legislatif) didalam koalisi dan secara bersamaan tetap dalam orientasi kepentingan publik untuk meletakan orang benar di tempat yang tepat dalam fungsi menjalankan visi pembangunan negara,” kata Sultan.
Saat ini beban utama Presiden bersama Wakil Presiden membuktikan pada rakyat untuk memenuhi janji politiknya. Karena itu, dia berharap reshuffle harus dijauhkan hanya dari semangat (akomodatif) penebusan hutang politik, tetapi objektifitas terhadap ‘nama’ yang berkompeten tetap harus menjadi indikator utama.
Selain berorientasi terhadap kepentingan publik dan kompetensi, Sultan juga berharap kepada presiden terhadap menteri yang khusus ‘diutus’ oleh parpol mesti dapat memenuhi kriteria yang dinilai dari rekam jejak serta platform (ide) yang akan ditransformasikan.
Dalam reshuffle kabinet yang terjadi selama ini menjadikan pertimbangan politik hanya satu-satunya indikasi dalam pemenuhan kebutuhan dinamika dan stabilitas pemerintahan. Padahal seharusnya geometri pemerintahan mesti menjadi titik temu dari berbagai macam garis singgung dari setiap (subjek) kepentingan bagi publik agar tak ada lagi tempat bagi pemenuhan hasrat yang “pragmatis” bagi oknum/kelompok tertentu saja di lingkungan kekuasaan.
Penting juga berfikir ulang mempertimbangkan pemberian porsi lebih kepada menteri dari kalangan (profesional) diluar partai politik. Padahal banyak sekali opsi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki integritas, dedikasi dan hidup dengan mengabdikan diri dalam rasa nasionalisme yang besar untuk memajukan bangsa dan negara.
“Seharusnya itu juga layak menjadi pertimbangan utama. Sebab, susunan kabinet bukan hanya menampilkan representasi dari suatu pemerintahan, tetapi juga wajah bangsa (seluruh rakyat) Indonesia,” kata Sultan.
Apalagi menteri dari parpol akan sangat sulit untuk efektif mengerjakan tugas-tugas kementeriannya hingga akhir masa jabatan, karena tenaga dan pikiran mereka akan terkuras untuk kepentingan partai menjelang tahun politik 2024. Saat itu, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa kepentingan pemerintahan akan dikalahkan kepentingan partai. (akhir)
