JAKARTA, Beritalima.com– Pemilihan Umum serentak dilaksanakan 2024 dan partai politik dan beserta para calon yang akan meramaikan bursa Pemilihan Presiden kedepan telah melakukan langkah-langkah persiapan menuju hari ‘H’.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin berharap Pemilu, khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diwarnai dengan hadirnya poros-poros kekuatan politik yang selalu menjaga ruh demokrasi serta kebhinekaan bangsa Indonesia.
“Tentu kita berharap Pemilu 2024 pesta rakyat yang tetap mengedepankan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Semua poros politik mempunyai kewajiban mewujudkannya,” ujar Sultan dalam keterangan pers yang diterima awak media akhir pekan ini.
Sultan memberikan tanggapan terhadap wacana pembentukan poros partai politik Islam 2024 sebagai upaya membangun kekuatan demokrasi dan persatuan yang lebih kuat. Tentu disambut baik penyatuan skema kekuatan politik yang dibangun atas dasar menjaga kehidupan demokrasi secara fundamental.
“Yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan, termasuk poros (parpol) Islam yang sedang ramai diwacanakan, ataupun poros parpol lainnya yang juga mungkin dibentuk,” tambah senator muda dari Provinsi Bengkulu ini.
Hanya saja menurut mantan Gubernur Bengkulu ini, bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman Pilkada dan Pilpres sebelumnya dimana ada kondisi isu agama dalam ruang politik bertolak belakang dari semangat demokrasi yang kita inginkan.
Yang terjadi malah pembelahan diantara masyarakat. Terjadi polarisasi politik identitas yang sulit untuk disatukan kembali didalam kelompok masyarakat maupun elit politik.
“Apapun nama porosnya, harus memenuhi prasyarat demokrasi, agar yang pernah terjadi tidak akan berulang, yaitu selama elit politik yang ada di dalam punya kesamaan niat dalam menjaga keutuhan bangsa, meletakkan isu pembangunan adalah domain utama dengan mengesampingkan isu-isu sensitif dan memecah belah, saya kira tidak ada persoalan.”
Dijelaskan, poros politik yang dibangun harus memiliki platform kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan. Seperti apa kebijakannya dan bagaimana cara mewujudkannya. Jika kita punya kesadaran dalam titik itu, tidak akan ada masalah dalam penamaan apapun di kutub kekuatan politik.
“Selama ini yang menjadi akar masalahnya adalah hampir tidak ada grand design kebijakan pembangunan yang ditawarkan partai politik terhadap publik secara mengakar. Setiap kontestasi dalam Pemilu hanya bermain di isu-isu subjektif, pragmatis dan sarat kepentingan.”
Jadi, urai Sultan, tantangan utama yang kita hadapi adalah menjadikan seluruh aktifitas politik diruang demokrasi sebagai proses transformasi pendidikan politik kepada masyarakat. Ada proses pencerdasan yang terjadi diruang publik dalam mengupas visi pembangunan yang ditawarkan oleh para stakeholder politik.
Adapun hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Dari survei yang digelar 25-31 Januari 2021 itu, 71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik.
Hasil senada juga tercatat dalam survei Indikator Politik Indonesia 1-3 Februari 2021. Tingkat kepercayaan kepada parpol juga berada di urutan buncit sebesar 47 persen, kemudian DPR dengan 52,6 persen.
Kesimpulannya, kata Sultan, trust kepada partai politik kurang separuh warga dan paling rendah dibanding sejumlah lembaga publik lainnya. Karena itu, parpol harus segera berbenah dan mengharuskan kepada setiap hal yang ditawarkan dalam konsepsi politik mesti berada pada ruang ide dan gagasan dalam jalan menuju kemakmuran. (akhir)
