JAKARTA, Beritalima.com– Kawasan perbatasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bukan semata-mata batas negara tapi juga harus diposisikan sebagai sumber ekonomi untuk mensejahterakan rakyat khususnya nelayan Indonesia.
Kalau nelayan sejahtera dari hasil menangkap ikan, ungkap Anggota DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja saat dihubungi media, Selasa (7/1) menyikapi penerobosan batas wilayah laut oleh nelayan China yang dikawal Coast Guard negara itu di perairan Natuna Utara, mereka akan mempertahankan wilayah tangkapannya dari pencurian ikan nelayan asing.
Supaya kedua kepentingan itu bisa berjalan secara seimbang, jelas dia, aparat keamanan laut Indonesia harus hadir dan mendukung sepenuhnya para nelayan Indonesia untuk mempertahankan kekayaan yang dimiliki dari pencurian.
Salah satu cara yang perlu ditempuh Pemerintah agar wilayah laut dan ZEE Indonesia terjaga, kata Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu, memperbaiki regulasi yang memberikan kemudahan nelayan kita menangkap ikan.
“Regulasinya harus diperbaiki dengan memberi kemudahan nelayan Indonesia menangkap ikan sehingga mereka mampu bersaing dengan nelayan asing. Beberapa tahun terakhir izin armada nelayan di laut lepas sulit didapat,” ungkap Haripinto.
Beda halnya dengan nelayan dari negara tetangga. “Para nelayan asing kalau tangkap ikan diperkuat dengan armada induk sebagai transhipment. Di kita, tidak boleh itu. mestinya boleh saja pakai kapal induk yang diperkuat dengan teknologi pemantau atau cctv untuk mengetahui jumlah tangkapan, disamping tetap mengutamakan faktor ramah lingkungan.”
Kalau di Indonesia lanjut Haripinto, sudahlah kapal nelayan kecil-kecil, juga dilarang didampingi kapal induk dan tidak boleh ada transhipment. Kalau kapal nelayan berukuran kecil itu sudah tangkap ikan, harus kembali ke darat.
“Mestinya, nelayan-nelayan kita dipermudah izinnya untuk beroperasi di semua wilayah laut Indonesia dan disesuaikan armadanya dengan tingkat kesulitan wilayahnya,” ujar laki-laki kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1964 itu.
Dia juga meminta ego sektoral masing-masing instansi harus dihilangkan agar efektivitas keamanan wilayah dan nelayan Indonesia terjamin. Bakamla harus mengkoordinir secara efektif dan efisien seluruh operasi pengamanan di laut Indonesia. Untuk urusan pertahanan tetap TNI.
“Untuk menjalankan tugas Bakamla sebagai koordinasi cukup dengan membuat Keppres atau Perintah Presiden asal didukung Parlemen serta masyarakat Indonesia. Menurut saya, itu yang penting,” demikian Haripinto Tanuwidjaja. (akhir)
