JAKARTA, Beritalima.com– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPP/Bappenas) menyatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Paser Penajam Utara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur sangat tergantung dengan kondisi pandemi virus Corona (Covid-19).
Merespons hal itu, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Seejahtera (PKS), H Suryadi Jaya Purnama mengapresiasi Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda segala bentuk kegiatan pembangunan IKN baru. Sebab, seluruh tenaga semestinya dikerahkan untuk penanganan Covid-19 beserta segala dampanya.
Selain itu, saat ini juga terjadi peningkatan beban utang negara akibat pandemi itu, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara ‘babak belur’ di kala pandemi.
Namun, Suryadi menyoroti Bappenas masih meyakini pemindahan IKN adalah sebuah game changer yang mampu berdampak positif keepada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.
Padahal, itu masih diperdebatkan karena penelitian lain menyebutkan, pemindahan IKN justru tak berkontribusi apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan simulasi Model Computable General Equilibrium (CGE) yang dilakukan INDEF, pemindahan IKN berdampak terhadap Gross Domestik Product (GDP) riil nasional sangat kecil dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi, yakni bernilai 0.00 persen.
Dari sisi regional, dampaknya pun hanya menguntungkan provinsi tujuan yakni Kalimantan Timur dan itu belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi tujuan sehingga Fraksi PKS DPR RI berpendapat pemindahan IKN bukanlah game changer yang diharapkan, sebab tetap menggunakan paradigma lama yaitu mendorong pembangunan yang bersifat sentralistik.
Ini tentu bertentangan dengan keinginan Pemerintahan Jokowi dimana Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dari segi biaya, konektivitas yang belum terbangun antara daerah tujuan Ibu Kota Baru dengan provinsi-provinsi di berbagai Indonesia malah akan merugikan Provinsi lain sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru.
Apalagi, ungkap wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, jika pemindahan ibu kota dilakukan melalui skema non-rightsizing, akan semakin memberatkan belanja Pemerintah. Dimana Pemerintah telah menyatakan pemindahan IKN akan menggunakan dana APBN 19 persen dari total kebutuhan biaya pembangunan IKN.
Fraksi PKS DPR, jelas Suryadi, khawatir proyek mercusuar ini berpotensi mengalami pembengkakkan yang akan semakin memberatkan APBN. Apa yang dikhawatirkan ini bukan tanpa sebab.
Contoh, baru-baru ini proyek kereta cepat yang digadang-gadang tidak akan menggunakan APBN telah terbukti malah membengkak investasinya dari Rp 86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun sehingga akhirnya terpaksa disuntik Pernyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN senilai Rp 4,1 triliun.
Karena itu, kata Suryadi, Fraksi PKS DPR I meminta jika memang pemerintah serius ingin melakukan desentralisasi fiskal, perbanyaklah pusat-pusat perekonomian.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021, pertumbuhan ekonomi 2020 masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi 58,75 persen dan Sumatera menyumbang 21,36 persen. Jadi, solusinya bukan dengan memindahkan ibu kota, tapi mulai dengan mengembangkan kota bisnis baru.
Hal ini bisa dilakukan dengan menyebarkan kantor-kantor pusat BUMN yang selama ini masih berpusat di Jakarta, dan mewajibkan sektor swasta untuk berkantor pusat di lokasi kegiatan utamanya.
Selain itu, struktur ekonomi di daerah yang masih didominasi oleh sektor Sumber Daya Alam (SDA) harus bergeser ke arah yang memberikan nilai tambah. Sebab, sektor SDA sangat dipengaruhi oleh harga komoditas di tingkat global yang cenderung fluktuatif. “Agar perekonomian di daerah tetap stabil, Fraksi PKS mendorong peningkatan sektor industri manufaktur di setiap daerah,” demikian Suryadi. (akhir)
