JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera melakukan tindakan nyata, tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia termasuk di Natuna.
Pemerintah jangan hanya protes atas manuver kapal coast guard China di mengawal puluhan kapal nelayan China yang diduga mencuri ikan di sekitar Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Kalau terbukti, beri tindakan tegas dan terukur. Jelas, kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangannya kepada awak meida, Jumat (3/1) terkait pelanggaran yang dilakukan nelayan China di perairan Natuna.
Menanggapi Juru Bicara Kemenlu China, Cheng Shuang, yang mengatakan punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, anggota Fraksi PKS ini menyebutkan, semua ada aturan hukumnya, bukan asal klaim.
“Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia” tegas wakil rakyat dari Dapil V Provinsi Jawa Tengah ini.
Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan, Prabowo Soebianto yang baru pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara termasuk ke China lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance.
“Saya minta Pak Menhan agar Sistem itu segera di integrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini harus kita bangun untuk mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (akhir)
