BADUNG, beritalima.com- Program laptop gratis kepada pelajar di Kota Madiun, Jawa Timur, semakin dimatangkan.
Untuk itu, Walikota-Wakil Walikota Madiun, H. Maidi – Inda Raya, dan tim kembali berkunjung ke Kabupaten Badung, Bali, terkait program tersebut, Rabu 30 Oktober 2019.
Pasalnya, Kabupaten Badung sudah melaksanakan program laptop gratis sejak 2016 lalu. Studi banding ini dimaksudkan untuk mempelajari tata cara pengadaan dan pelaksanaan program laptop gratis, sesuai harapan.
‘’Kabupaten Badung sudah lebih dulu melaksanakan program ini (laptop gratis). Tidak ada salahnya belajar ke sini. Apa yang pernah menjadi kendala di sini dulu, bisa kita pelajari untuk diterapkan di kota kita,’’ H. Maidi.
Kunjungan kali ini sengaja melibatkan petugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hingga Kepala dan Pengawas Sekolah. Harapannya, mereka dapat melihat pelaksanaan di Kabupetan Badung secara langsung. Bahkan, tim juga akan melihat praktik pembelajaran menggunakan laptop di sekolah. Hal itu dirasa penting agar dalam pelaksanaan di 2020 nanti bisa langsung tancap gas.
‘’Ini kan program baru. Petugas di lapangan, mulai kepala sekolah dan guru perlu mendapat gambaran tentang bagaimana penerapannya nanti di sekolah. Begitu juga bagi tim pengadaan,’’ tandasnya.
Dalam hal ini, walikota sengaja meminta gambaran secara detail. Mulai pengadaan, pengawasan, hingga penanganan saat laptop rusak maupun hilang. Hal-hal teknis seperti itu penting untuk dipelajari. Apalagi, program sudah masuk dalam pembahasan APBD 2020 kendati belum final. Pun, wakil rakyat telah menyetujui. Tak heran, harus mulai persiapan untuk pelaksanaannya.
‘’Pembahasan APBD sudah mau tuntas. Anggaran (laptop) sudah masuk (APBD). Konsultasi dan arahan dari yang sudah melaksanakan seperti di Badung ini penting. Saya ingin program ini jalan tanpa ada kendala,’’ harapnya.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, yang menerima kunjungan, menjelaskan, tidak perlu ragu dalam pelaksanaan program ini. Asal sesuai aturan yang berlaku.
Pemkot Madiun, katanya, sudah benar secara regulasi. Tinggal teknis-teknis pelaksanaan nanti. Piihaknya juga membuka diri untuk berbagi pengalaman terkait pengadaan laptop. Mulai penggunaan e-katalog hingga pelibatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
‘’Langkah yang diambil Kota Madiun sudah benar. Kami dulu juga melibatkan guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan. Mereka perlu diberikan gambaran yang tepat. Karena mereka yang akan bersentuhan langsung dengan program ini di tingkat bawah,’’ kata I Ketut. (Diskominfo. Editor: Dibyo).
H. Maidi (atas tengah), Inda Raya (kiri atas).
