Jakarta, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI bersama Kadin Kepri dan Kadin Batam di senayan, selasa (12/3/2019), terkuak ada skenario besar dalam pencopotan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan menjadikan walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam, ujar Wibisono Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) menyatakan ke media di jakarta (12/3/2019).
Hal yang sama juga di ungkapkan Anggota DPR RI Firman Subagyo, “Saya menilai ada skenario besar di balik ini,” ujar Firman, anggota Komisi II DPR RI dari Partai Golkar.
Wibi menilai ada kepentingan politik dalam pergantian tersebut. Selain itu ia menilai, apabila Wali Kota Batam menjadi Kepala BP Batam,sarat dengan konflik kepentingan,apalagi Wali Kota Batam sebagai regulator dan tidak seharusnya menjadi operator. “Sekarang Wali Kota akan menggunakan anggaran BP Batam, di instansinya sendiri wali kota bukan kuasa pengguna anggaran (KPA). Ini melanggar undang-undang, papar Wibi yang baru saja menyelesaikan program Doktornya dalam bidang Hukum.
Ini akan terjadi abuse of power. Akan ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya, kepentingan ex officio ini sarat kepentingan orang-orang tertentu.
Serta ada beberapa aturan dan undang-undang yang dilanggar dalam penunjukkan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam,papar wibi
Dalam RDPU tersebut sejumlah anggota Komisi II DPR RI dari sejumlah fraksi setuju dibentuk panitia khusus mengenai BP Batam.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah anggota DPR RI juga meminta klarifikasi mengenai kabar sejumlah proyek-proyek besar di Batam. Komisi II DPR RI sudah sepakat untuk membentuk Pansus memecahkan masalah yang terjadi di Batam.
Sementara itu Penunjukan Wali Kota Batam sebagai Ex-officio,Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan penunjukkan Wali Kota Batam menjadi Ex-officio Kepala BP Batam akan dibahas lagi setelah pemilihan presiden (pilpres) mendatang.
Alasannya, pemerintah saat ini sedang berkonsetrasi menjelang penyelenggaraan Pilpres pada April mendatang. Selanjutnya nanti akan ada koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkait hal itu.
Selain itu terkuak juga tidak kekonsistennya pernyataan Walikota Batam Rudi tentang permasalahan dualisme dikota Batam, ada dua peristiwa yang saya catat saat musrenbang yang lalu, saat itu walikota batam menyatakan ada dualisme kepemimpinan di batam,tapi di saat terpisah Walikota Rudi hadir dalam Roundtable Dialogue Session bersama Singapore Business Federation (SBF) Singapore menyatakam tidak ada dualisme di kota batam,ini jelas bahwa walikota batam bermain main dalam retorika Politik,oleh karena itu LPKAN mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang keputusan ini dan segera merubah kembali sesuai aturan perundang undangan yang berlaku saat ini,pungkas Wibi
(Wibisono,SH.,MH : Dewan Pembina Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia(LPKAN)
