Kota Batu, beritalima.com— Kasus dugaan pungli di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu sepertinya semakin terkuak. Selain oknum bernama Totok Purwanto yang disebut-sebut menerima pungli hingga ratusan juta dan sudah menjadi terlapor di Polres Batu, kali ini satu nama yang santer dibicarakan para korban ada satu lagi. Dia bernama Poltak Silitonga selaku Kepala Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu, namun dengan modus berbeda.
Modus kali ini, dilakukan oleh Poltak dengan cara tawar menawar harga dalam pengurusan serta pengukuran tanah. Bahkan korban mengaku jika dirinya sudah memberikan uang kepada pejabat tersebut sebesar Rp 50 juta, namun sampai saat ini belum juga rampung status tanahnya.
“Total uang yang sudah diberikan sekitar Rp 50 juta kepada Pak Poltak. Namun kami tawar dan deal sebesar Rp 17 juta untuk luas tanah 4000 meter persegi,” kata Andri menirukan penjelasan temannya yang mengaku menjadi korban Poltak Silitongga, Kamis (10/11/2016).
Ditempat terpisah, Direktur Good Goverment Activator Aliance (GGAA) Sudarno merasa heran. Menurut dia, BPN adalah lembaga negara pasti mempunyai Standart Operasional Prosedur (SOP). “Kalau keterangan korban memang benar saya khawatir hal ini memang ada pembiaran dalam setiap pengurusan. Padahal prosedur sudah ada tapi kenapa banyak keluhan dari para pemohon,” geram Sudarno.
Yang menjadi pertanyaan saya, masih kata Sudarno apakah memang Kepala BPN tidak tahu hal seperti ini ada di lembaganya. ” Jangan sampai lepas kontrol dan merugikan masyarakat terus,” harap dia.
Kepala BPN Kota Batu Andreas Rochadi saat dikonfirmasi hal ini menjelaskan bahwa hal ini tidak benar dan salah. Pemerintah sudah mengatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 128 tahun 2015, jika hal seperti itu tidak benar.
“SOP sudah diatur jadi yang dilakukan oleh Poltak itu menyalahi aturan namun jika memang dilakukan oleh dia. Sebab sampai saat ini tidak ada keluhan dari para pemohon yang dirugikan. Dan saya benar-benar tidak tahu,” pungkasnya.(lih)
