Papua. Beritalima.com |
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin., MM mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas prestasinya sebagai pemerintah dengan capaian tertinggi perolehan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) pada tahun 2023. Penghargaan langsung diberikan oleh deputi KPK bidang koordinasi dan supervisi Irjen pol Didik Agung Widjanarko. Penghargaan tersebut diberikan pada moment kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK pada hari Selasa hingga rabu, pada tanggal 14 hingga 15 November 2023, bertempat di Istora Papua Bangkit, Sentani,Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.
Kegiatan yang diberi nama Road to Hakordia tersebut, diikuti oleh 11 Pemerintah Daerah Provinsi dan 115 Kabupaten/Kota di bawah wilayah 5 Deputi Koordinasi dan Supervisi komisi pemberantasan korupsi yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan.
Penghargaan tersebut diberikan karena Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan nilai tertinggi di Propinsi NTB. Realisasi Capaian Sementara Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023 per tanggal 10 November 2023, Presentase Keterpenuhan Data sebesar 74.17 %, dan Presentase Hasil Penilaian oleh KPK/Irjen Kemendagri sebesar 64.73 %. Dari hasil penilaian tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat tercatat mendapatkan nilai tertinggi di Propinsi NTB.
Seperti di Ketahui bersama bahwa, Monitoring Center For Prevention (MCP) merupakan sebuah sistem untuk mengimplementasikan mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area rawan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain 1.Perencanaan dan Penganggaran, 2.Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Perizinan, 4. Pengawasan APIP, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi Pajak Daerah, 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan 8. Pengelolaan Keuangan Desa. MCP ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk terus dapat melakukan transformasi nilai dalam praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa Barat Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM menyampaikan bahwa Komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan MCP tersebut yaitu dengan membentuk Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi “Monitoring Center For Prevention (MCP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023, melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2.176 Tahun 2023, dan selanjutnya untuk memastikan bahwa MCP berjalan dengan baik, dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi setiap Triwulan.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat optimis untuk dapat mempertahankan nilai capaian MCP ini, karena sudah lumayan data yang kami upload namun belum dilakukan verifikasi oleh Tim MCP Pusat, harapan kami setelah di verifikasi nanti akan menaikkan nilai sampai akhir tahun dan mencapai target yang telah direncanakan yaitu sebesar 85,00 atau bahkan bisa lebih dari itu”, Terang Bupati.
