BANGKALAN, Beritalima.com– Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Kabupaten Bangkalan tidak menyerap anggaran 100 persen pada tahun 2018.
Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 anggaran belanja langsung Dinas KB P3A sebesar Rp 8.336.095.000, namun hanya terealisasi Rp 2.794.862.120, sehingga anggaran yang tidak terserap yaitu sebesar Rp 5.541.232.880.
Kepala Dinas KB-P3A Bangkalan Amina Rahmawati mengatakan, anggaran tidak terserap 100 persen pada tahun 2018 itu karena banyaknya kegiatan yang bersamaan pemerintah kabupaten (Pemkab) yang lain.
“Sehingga tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan, karena berbarengan dengan kegiatan Pemkab, karena keterbatasan waktu,” tutur Amina. Rabu (11/7/2019.
Dikatakan dia, anggaran yang tidak terserap pada tahun 2018 tersebut akan diserap pada tahun 2019 sesuai dengan program yang telah direncanakan. “Kita akan melanjutkan kegiatan itu tahun ini,” ucapnya.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan membenarkan bahwa Dinas KB-P3A Bangkalan tidak menyerap anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5 miliar. “Iya paling banyak di Dinas KB tidak terserap di tahun 2018,” tuturnya.
Malahan, kata politisi partai PPP itu realisasi anggaran di Dinas KB P3A ada yang janggal. Karena realisasi belanja tidak langsung tahun 2018 melebih anggaran.
Anggaran belanja tidak langsung Dinas KB P3A Bangkalan tahun 2018 sebesar Rp 4.626.929.400. Sedangkan realisasinya sebesar RP 4.631.697.846. Sehingga realisasinya melebih anggaran sebesar Rp 4.768.446. “Belanja tidak langsungnya overload,” tandasnya. (Rus)
