JAKARTA,beritalima.com | Kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang lebih bertumpu pada rekomendasi Pimpinan Pusat Partai Politik (Parpol) tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan realitas kekuatan aspirasi arus bawah sangat merusak esensi demokrasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam suatu diskusi publik di Jakarta pada Senin (9/3/2020).
Dalam diskusi publik yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro tersebut, Titi Anggraini menghimbau agar Parpol mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan Pemilu yang berkualitas dan penguatan esensi demokrasi. Untuk itu Titi Anggraini mengharapkan pimpinan Parpol agar mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah setempat dalam pemberian rekomendasi.
“Rekomendasi calon kepala daerah jangan terkesan pemaksaan sepihak dari Pusat tanpa memperhatikan realitas aspirasi masyarakat setempat,” ujar Titi.
Aktivis Pemilu asal Palembang tersebut juga mengingatkan bahwa penjaringan pemimpin daerah yang berkualitas harus dilakukan secara obyektif melalui survey. “Tanpa survey yang obyektif bagaimana mungkin kita bisa tahu pemimpin seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat?” tanya Titi beretorika.
Selanjutnya Titi Anggraini juga menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan Parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh mafia kekuasaan tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka. Menurut Titi hal tersebut akan sangat mencederai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia.
Titi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tanggap dan bertindak tegas mencegah hal tersebut terjadi. “Kewibawaan Bawaslu sebaga lembagai pengadil Pemilu dipertaruhkan untuk menghadirkan Pemilu yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas” kata Titi lebih lanjut.
Himbauan Titi tersebut senada dengan dinamika politik yang sedang terjadi di berbagai daerah seperti di Kota Solo, Kabupaten Kediri dan daerah lain. Kekuatan aspirasi masyarakat di daerah sedang beradu kuat dengan kekuatan mafia kekuasaan yang menggunakan tangan Pimpinan Pusat Parpol.
“Kalau Pimpinan Pusat Parpol tetap memaksakan kehendak, jangan salahkan rakyat akan melawan dengan keras. Dan ini akan menjatuhkan kewibawaan pimpinan Pusat Parpol sendiri,” pungkas Titi.
