TANJUNG SELOR – BERITA LIMA – KALTARA
Suasana pertemuan antara Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen Johny L Tobing, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio di Kantor Gubernur Kaltara, Jalan Kolonel Soetadji, berlangsung hangat.
Mengetahui bahwa Pangdam berencana menginap di perbatasan, Gubernur Irianto sempat menawarkan untuk menginap di beberapa lokasi yang ada diperbatasan atau dibangunkan tempat penginapan sementara.
Namun dalam kesempatan tersebut, Pangdam tetap memilih untuk bermalam bersama-sama pasukan.
“Saya mau tidur di papannya anggota itu,” kata Mayjen Johny menanggapi tawaran Gubernur.
Lebih jauh Johny mengatakan, salah satu alasan kedatangannya karena Gubernur di tiga provinsi yakni Kaltara, Kaltim dan Kalsel adalah mitra kerja Pangdam VI Mulawarman.
Dan dibanding dua provinsi lainnya, kata dia, Kaltara adalah provinsi dengan wilayah perbatasan terbanyak.
Dan tentunya, berkaitan dengan tugas menjaga kedaulatan NKRI, provinsi Kaltara harus mendapatkan perhatian lebih.
“Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara ini hampir 1.000 Kilometer. Sisanya di Kaltim, di Mahakam Ulu,” katanya.
Untuk rencana bermalam di perbatasan kata dia, bukanlah yang pertama kali dilakukan.
Bulan lalu, hal serupa juga sudah dilakukan di Pos Simenggaris dan Pos Krayan.
Bahkan di tempat-tempat bertugas terdahulu seperti di Miangas, Marore, kata dia, hal serupa juga sudah dilakukan.
Pentingnya bermalam di perbatasan kata dia, selain untuk melihat langsung kondisi perbatasan, juga untuk melihat langsung kondisi para prajurit yang betugas di wilayah tersebut.
“Mungkin mereka bisa lebih bersemangat. Ini memang kewajiban pimpinan untuk bersama-sama dengan prajuritnya. Kekuatan pimpinan itu berada di tangan anak buahnya,” katanya.
Saat ini menurutnya, tidak ada permasalahan yang cukup menyita perhatian di perbatasan. Terkait bergesernya patok perbatasan karena bencana alam dan bukan karena kesengajaan, menurutnya bukanlah permasalahan serius. Sementara untuk maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan, untuk menanganinya bukan hanya tanggungjawab TNI semata, tapi berbagai pihak terkait khususnya Kepolisian.
“Persoalan sosial politik, saya rasa tidak ada yang berkembang,” katanya. (****)
