SAMPANG, BeritaLima.com – Banyaknya tower Desa yang tidak berfungsi/mangkrak membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang kembali menuai sorotan, kali ini datang dari
Pemuda Pemerhati Anggaran (PPA).
Pasalnya, sekitar 80 persen lebih Tower dari 180 Desa se Kabupaten Sampang diduga mangkrak tanpa fungsi dan arah yang jelas akan diapakan. Sementara DPMD Sampang sekaan tak peduli akan nasib dari Pembangunan Tower Desa itu.
Perwakilan Pemuda Pemerhati Anggaran Subaidi menilai DPMD seakan lepas tanggung jawab atas inisiasinya dalam Pembangunan Tower Desa tanpa langkah konkret atau hasil yang jelas kepada Program Desa Digital tersebut.
“Yang mempertemukan semua Desa dengan Vendor hingga akhirnya Desa harus mengeluarkan Anggaran 60 Juta untuk membangun Tower itu DPMD, masak saat ini tidak ada kejelasan, padahal Desa adalah bawahan DPMD apa mungkin ada permainan di dalamnya,” ungkapnya, Senin (05/06/2023) kemarin.
Dikatakannya, harusnya DPMD atas nama Desa lebih tegas pada Vendor dimaksud jika memang sudah tidak sanggup lakukan langkah yang jelas bahkan bisa melakukan Putus Kontrak dan mencarikan Vendor lain.
“Jangan lagi tipu daya dilakukan pada semua Desa di Sampang dengan meminta Desa menganggarkan alat penguat kemudian dimanfaatkan oleh Oknum Vendor tak bermodal, putus saja jika tidak sanggup memfasilitasi,” jelasnya.
Ia menilai harusnya jika memang serius, banyak Vendor yang mau berinvestasi kepada Desa tanpa Desa yang mengeluarkan anggaran, cukup dengan membayar kewajiban tanpa beban membangun atau membeli alat dan semacamnya.
“Ini kok sepertinya Desa harus memfasilitasi Vendor yang harusnya menanam investasi untuk keuntungannya, lucu jika Desa diminta membeli alat untuk kepentingan usaha si Vendor,” imbuhnya.
Sementara menanggapi hal itu Plt. Kepala Dinas: Drs. Raden Chalilurachman M.Si, mengaku perlu adanya alat penguat untuk memperkuat aliran sinyal ke Desa terkait, sementara Desa untuk saat ini tidak bisa menganggarkan hal itu.
“Berdasarkan penjelasan pihak Vendor, butuh alat penguat untuk memperkuat aliran sinyal Internet Desa sementara anggarannya Desa tidak ada,” ucapnya.
Disinggung mengenai langkah ke depan akan nasib Desa Digital, orang Nomor satu dilingkungan DPMD Sampang itu mengaku akan melakukan rapat dengan seluruh Camat dan juga akan membahas mengenai Internet Desa.
“Sejauh ini ada 30 Desa yang masih berjalan, selebihnya pihaknya Vendor tidak melarang bilamana akan berkerjasama dengan Vendor lain,” jelasnya.
Ditanya apakah DPMD lepas tangan akan nasib Internet Desa Cholil sapaan akrab Kadis DPMD itu mengaku telah berkali kali berusaha menyelesaikan masalah itu, bahkan sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Dinas.
“Ini catatan saya, sejak pertama saya disini sudah menjadi atensi, kami telah berusaha semaksimal mungkin dan pasti akan kami bahas kembali di rapat,” paparnya.
Disisi lain, salah satu Kepala Desa yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, jika perbaikan sudah sering dilakukan agar internet Desa bisa dimanfaatkan, namun entah mengapa begitu petugasnya pulang, sinyalnya pun juga kembali lemot.
“Sekarang kami diminta untuk menambah alat kalau mau normal, padahal di sini kami sebenarnya adalah penerima manfaat, jika kami pihak Desa yang harus berusaha untuk membuat sinyal internet Desa normal, bagaimana dengan peran vendor, masak iya hanya mau nagih bulanan saja,” sesalnya.
“Di saat lemot kami yang berusaha, ketika normal mereka yang diuntungkan, lalu DPMD kemana, kalau tau akan seperti ini kenapa dulu tidak pakai sambungan internet yang biasa saja tanpa harus membangun tower,” timpalnya. (FA)
