SURABAYA, beritalima.com – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur mengklaim berhasil mengawal pencapaian inflasi Jawa Timur sepanjang Ramadhan dan Lebaran kemarin. Sehingga, Jatim sukses mencatatkan inflasi terendah di Jawa di luar DKI Jakarta.
Bahkan, Direktur Eksekutif TPID Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, mengatakan, inflasi Jatim periode Ramadhan dan Lebaran ini tercatat lebih rendah dibanding rata-rata inflasi periode Ramadhan dan Lebaran 3 tahun terakhir.
Selain itu, menurutnya, ini kali pertama dalam 5 tahun terakhir inflasi kelompok volatile food edisi Lebaran tercatat deflasi -0,01%-mtm, sehingga dapat menopang terkendalinya inflasi umum (IHK) Jatim di tengah tekanan inflasi kelompok administered price.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim ini menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan seluruh jajaran instansi yang tergabung dalam TPID Provinsi Jawa Timur maupun pihak swasta yang terus bersinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian eskpektasi masyarakat.
Juga, melalui “Sinergi Gerakan Stabilisasi Harga Pangan” dan upaya pengamanan kelancaran distribusi oleh Satgas Pangan dinilai telah berhasil meredam gejolak harga menjelang Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan.
Difi megatakan, inflasi Jatim di tahun 2017 diperkirakan berada dalam batas kisaran inflasi 4±1%. Namun demikian, TPID Provinsi Jawa Timur masih terus mewaspadai potensi risiko inflasi, terutama bersumber dari penyesuaian administered prices, sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah.
Potensi risiko inflasi yang cenderung meningkat tersebut sebagai dampak kenaikan inflasi di kelompok administered price dibandingkan tahun lalu yang didorong penyesuaian tarif listrik 900VA sesuai keekonomiaanya secara bertahap.
Selain itu juga penyesuaian harga rokok akibat kenaikan cukai, penyesuaian jasa perpanjangan STNK, serta kenaikan harga BBM non subsidi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia.
Di samping itu dampak lanjutan berbagai kebijakan administered price tersebut terhadap kenaikan harga komoditas di kelompok volatile food dan core pun perlu menjadi perhatian.
Sehubungan dengan hal tersebut, tambah Difi, melalui pelaksanaan High Level Meeting ini TPID Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi guna melahirkan ide-ide kreatif yang efektif dan inovatif dalam mengantisipasi gejolak harga, sehingga Jatim dapat terus mempertahankan terkendalinya inflasi sampai akhir 2017.
High Level Meeting (HLM) ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selalu Ketua, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur selaku Pengarah, serta seluruh anggota.
Dari HLM di Surabaya tanggal 18 Juli 2017 ini TPID Provinsi Jawa Timur merumuskan dan mensinergikan berbagai program pengendalian inflasi yang telah terdapat di beberapa instansi dan perangkat daerah dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur baik dari aspek regulasi maupun pembangunan fisik.
Difi menambahlan, program TPID Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengendalian harga ke depan, yaitu penguatan jaringan distribusi, pertama melalui penguatan supply ke 4.600 gerai stabilisasi pangan di Jawa Timur yang dikelola oleh berbagai instansi.
Kedua, integrasi data SISKAPERBAPO dengan SIPAP (Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi), database pasokan komoditas pangan strategis dan profil petani melalui pembentukan BIG Data Analytic Platform Inflasi Jawa Timur.
Ketiga, pembukaan dan pemanfaatan 4 jembatan timbang di lokasi strategis untuk pemantauan arus barang di Jawa Timur.
Keempat, sosialisasi dan optimalisasi pelabuhan New Tanjung Tembaga – Probolinggo sebagai alternatif lokasi bongkar muat barang.
Kelima, penambahan rute penerbangan di wilayah Jawa Timur. Keenam, realisasi 7 embung baru di Provinsi Jawa Timur serta perbaikan jalan secara berkala dalam rangka mendukung produktifitas pertanian.
Ketujuh, mendorong implementasi kerjasama antar daerah untuk mengatasi surplus defisit komoditas pangan melalui kerjasama BUMD/BUMDES atau lembaga buffer lainnya.
Dari aspek regulasi, TPID Provinsi Jawa Timur akan mendorong, pertama, himbauan penyusunan database kalender tanam-panen dan sentra produksi.
Kedua, himbauan penetapan batas tertentu untuk biaya pendidikan. Dan ketiga, mendukung rencana ketentuan range tarif untuk angkutan oleh Kementerian Perhubungan. (Ganefo)
Teks Foto: Difi Ahmad Johansyah, Kepala KPw BI Jatim/ Pengarah TPID Jawa Timur (kanan), bersama Ir.Aris Mukiyono MT MM, Kabiro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jatim/Sekretaris TPID Jawa Timur.
