Oleh:
Rudi S Kamri
Saya tidak tahu siapa pembisik Menteri Agama (Menag) Fahrul Razi saat ini sehingga begitu sering membuat blunder fatal bertubi-tubi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kali ini blunder Menag Fahrul Razi terkait dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik. Entah bisikan tuyul dari mana sehingga pejabat Plt Dirjen Bimas Katolik diserahkan kepada Prof.Dr.HM Nur Cholis yang beragama Islam. Mengapa bisa seceroboh ini, Pak Menteri ?
Apapun alasannya saya tidak habis pikir dengan pertimbangan dan logika Menag Fahrul Razi. Dari sisi manapun keputusan Menag Fahrul Razi tersebut sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Meskipun hanya Plt yang hanya bersifat sementara, tapi penunjukan seorang muslim menjadi Dirjen Katolik jelas menunjukkan sang menteri dan orang-orang di sekelilingnya tidak punya kepekaan sosial atau empati sama sekali.
Keputusan Menag Fahrul Razi yang aneh ini terkesan seolah tidak ada umat Katolik yang pantas menduduki jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik. Harusnya Menag berpikir cerdas dengan meminta diskresi kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dengan alasan menghindari potensi konflik isu keagamaan yang sensitif untuk sedikit menabrak aturan yang kaku dan baku dalam penunjukan pejabat Plt. Kemudian bisa mengangkat salah satu pejabat eselon II di Ditjen Bimas Katolik yang sudah pasti beragama Katolik untuk ditunjuk sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik. Toh hanya bersifat sementara kan ?
Saya khawatir keputusan yang diambil oleh sang Menag terkait penunjukan Plt Dirjen Bimas Katolik tersebut berpotensi menuai respons negatif dari umat Katolik di Indonesia dan dunia internasional. Dan keputusan yang gegabah ini sudah pasti berpotensi menjadi obyek serangan untuk pemerintahan Presiden Jokowi.
Sebelum hal ini menjadi bola liar yang semakin merugikan citra Presiden Jokowi, saya berharap agar Menag Fahrul Razi secepat mungkin menganulir keputusannya. Dan segera menunjuk pejabat defenitif Dirjen Bimas Katolik yang tentu saja sosok beragama Katolik yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. Jangan hanya hanya terpaku dengan aturan administrasi birokrasi tapi mengabaikan isu yang sangat sensitif.
Pejabat negara setingkat menteri dalam mengambil keputusan apalagi yang menyangkut isu keagamaan yang sensitif seharusnya super hati-hati dan tidak sembrono. Jangan asal mengambil kebijakan yang akhirnya bisa berpotensi menimbulkan polemik dan gejolak.
Jujur saya tidak tahu lagi harus komentar apa tentang sosok Menteri Fahrul Razi. Banyak masalah intoleransi terjadi di negeri ini seolah TIDAK DIJAMAH sama sekali. Seperti masalah perusakan Pura di Banyuwangi, konflik masyarakat terkait pembangunan gereja di Tanjung Balai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, pembangunan gereja GKI Yasmin Bogor yang sampai sekarang tidak kunjung terselesaikan dan banyak kasus lainnya. Tapi malah asyik mengurus urusan lain yang justru menjadi bluder.
Hampir semua orang Indonesia saat ini sangat kecewa dengan performa kerja Fahrul Razi. Karena tidak sesuai dengan brosur awal yang menggebu-gebu seolah memberikan harapan. Namun ternyata hanya menuai harapan palsu.
Menyerah sajalah Pak Menteri. Segera lambaikan tangan ke kamera kalau merasa sudah tidak mampu. Daripada semakin lama semakin terseok-seok di jalan kegelapan tanpa harapan.
Salam SATU Indonesia
10022020
